Warga Korban Gusuran Rusun Petamburan Adukan Anies ke Ombudsman

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 15:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Tiara-detikcom)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Tiara/detikcom)

Pemprov DKI Buka Suara

Pemprov DKI Jakarta buka suara soal aduan warga korban gusuran. Pemprov DKI mengaku segera mengeksekusi putusan dengan membayarkan ganti rugi.

"Tidak benar Pemprov DKI Jakarta tidak serius untuk menjalankan putusan Pengadilan. Pemprov DKI Jakarta mempunyai komitmen untuk segera membayarkan ganti rugi kepada warga," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko.

Sarjoko menyebut permasalahan yang terjadi di Rusun Petamburan bukan terkait ganti rugi atas tanah yang menjadi lokasi pembangunan rusun. Dia mengatakan masalah yang terjadi terkait ganti rugi atau kompensasi biaya sewa rumah pada saat rusun dibangun.

"Awalnya, kepada warga diberikan biaya kontrak rumah selama 1 tahun. Tapi ternyata pembangunan tersebut berlangsung selama 5 tahun yang diakibatkan oleh kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta pada saat krisis moneter tahun 1998," terangnya.

Permasalahan tersebut digugat secara class action ke Pengadilan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 Pemprov DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi. Putusan pengadilan menyebutkan Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Pusat, dan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta membayar ganti rugi kepada 473 warga sebesar Rp 4,73 miliar.

Sarjoko menyebut uang ganti rugi itu sudah dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta 2015.

"Bukti keseriusan kami menjalani putusan pengadilan adalah langsung menganggarkan dana ganti rugi pada tahun anggaran 2015 dalam APBD Dinas Perumahan. Namun, anggaran ini tidak dapat direalisasikan karena warga yang menjadi penggugat sebanyak 473 warga, sebagian besar sudah tidak bertempat tinggal sana," ujar Sarjoko.

Sarjoko mengatakan DPRKP DKI Jakarta mengadakan pendataan pemilik Rusun Petamburan dan sosialisasi pemberian ganti rugi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 pada 2019. Sosialisasi ini dilakukan di Aula Masjid Rumah Susun Petamburan.

"Tetapi dari pendataan dan sosialisasi tersebut ditemukan fakta bahwa sebagian besar warga yang menggugat sudah tidak bertempat tinggal di sana lagi. Bahkan sebagian besar warga juga sudah menjual unitnya kepada orang lain tanpa melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemprov DKI Jakarta," terangnya.

Akibatnya, Pemprov DKI mengalami kesulitan untuk melakukan verifikasi terhadap warga yang akan menerima ganti rugi. Dia mengatakan verifikasi diperlukan untuk menjamin pemberian ganti rugi tepat sasaran.


(taa/haf)