Gugatan JoMan tentang Biaya PCR ke PTUN Dinilai Ahli UGM Salah Alamat

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 27 Okt 2021 10:31 WIB
Ilustrasi Tes Swab
Ilustrasi Swab Test (Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta -

Relawan Jokowi Mania (JoMan) menggugat Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 mengenai kebijakan wajib PCR untuk syarat penerbangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Menurut ahli hukum administrasi negara UGM, Oce Madril, gugatan itu salah alamat.

"Secara muatan Inmedagri itu merupakan beleids regel bukan beschikking," kata Oce saat berbincang dengan detikcom, Rabu (27/10/2021).

Beleids adalah kebijakan yang bersifat umum, sedangkan beschikking adalah keputusan. Di mana yang menjadi kewenangan PTUN adalah mengadili beschikking/keputusan yang bersifat individual, konkret, dan final. Contoh kasus beschikking adalah SK pemecatan, SK pengangkatan, SK pemenang lelang, dan sebagainya. Dalam kasus gugatan JoMan di atas, Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 bukanlah keputusan yang bersifat individual, konkret, dan final.

"Harusnya ke Mahkamah Agung (MA) karena bersifat kebijakan umum," ujar Oce.

Langkah yang dimaksud adalah mengajukan judicial review Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 ke MA. Hal itu sesuai dengan UU, yaitu peraturan di bawah UU diuji ke MA. Di sisi lain, Oce juga mengkritik Inmendagri tersebut karena dinilai tidak tepat karena Instruksi hanya mengikat ke internal Kementerian.

"Mestinya substansi dalam Inmedagri itu harusnya diatur dengan Permendagri, bukan instruksi yang berlaku untuk internal," beber Oce.

Sebagaimana diketahui, JoMan mendaftarkan gugatan itu pada Selasa (26/10) kemarin. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 241/G-2021 PTUN Jakarta tertanggal 26 Oktober 2021.

Duduk sebagai penggugat:

1. Advokat Bambang Sri Pujo Sukarno Sakti
2. Advokat Ramadan Alamsyah
3. Advokat Sutadl
4. Fajar Ramadhan
5. Yasuntus Seran

"Kita lihat bahwa Inmendagri 53 bertentangan dengan UUD 45 Pasal 23 ayat A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Bukan oleh inpres, bukan oleh kepmen, bukan juga inmen. Ini jelas sekali melanggar undang-undang," kata Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer di PTUN, Jakarta Timur, Selasa (26/10/2021).

"Belum lagi Undang-Undang Konsumen, belum lagi Undang-Undang Kesehatan, undang-undang yang lain. Artinya, instruksi menteri ini dasar hukumnya apa, sampai detik ini kita tidak tahu. Dan ini berbahaya sekali," lanjut Immanuel.

JoMan, kata Immanuel, ingin agar inmendagri itu dicabut atau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dicopot. Meski Presiden Jokowi telah menetapkan standar harga PCR Rp 300 ribu, Immanuel mengatakan, standar harga di setiap daerah masih tidak merata.

"Pilihannya adalah copot Menteri atau cabut instruksi menteri ini. Presiden bilang Rp 300 ribu, faktanya bisa Rp 1 juta. Karena itu kan kita nggak tahu, Presiden itu kan orang baik. Dianggap Rp 300 ribu ya Rp 300 ribu semua daerah, (padahal) nggak," ujar Immanuel.

(asp/yld)