.webp)
Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas soal Kemenag hadiah negara untuk NU ternyata berbuntut panjang. Kritikan dari sejumlah pihak pun berdatangan atas pernyataan Menag Yaqut.
Pernyataan Menag Yaqut itu awalnya disampaikan dalam webinar internasional yang ditayangkan salah satu channel YouTube. Awalnya, Menang menceritakan terkait adanya perdebatan terkait Kementerian Agama terkait usulan perubahan tagline Kemenag.
"Saya berkeinginan untuk mengubah tagline atau logo Kementerian Agama, tagline Kementerian Agama itu kan 'Ikhlas Beramal. Saya bilang, nggak ada ikhlas kok ditulis gitu, namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis, ya ini menunjukkan nggak ikhlas saya bilang," kata Yaqut dalam webinar bertajuk Webminar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI-PBNU, seperti dilihat detikcom, Sabtu (23/10)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak ikhlas itu artinya mungkin kalau ada bantuan minta potongan itu nggak ikhlas, kelihatannya bantu tapi minta potongan tapi nggak ikhlas. Nah ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas saya bilang. Kemudian berkembang perdebatan itu menjadi sejarah asal usul Kementerian Agama," lanjut Yaqut.
Ia mengatakan dari perdebatan itu kemudian berlanjut pada sejarah asal usul Kementerian Agama. Merespons hal itu, Yaqut mengatakan Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU bukan untuk umat islam sehingga dapat memanfaatkan dalam jabatan di instansi.
"Ada yang bilang salah satu ustaz 'loh nggak bisa Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam' karena waktu itu perdebatannya bergeser ke kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama," katanya.
"Ada yang tidak setuju, 'Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam' karena Kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan, 'Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU', 'bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU'. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama kan dia itu NU," kata Yaqut.
Pernyataan Menag itu lantas mengundang kritik dari berbagai pihak. Salah satunya yang lebih dulu melangkan kritik adalah Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.
"Pernyataan ini tentu sangat-sangat kita sayangkan karena tidak menghargai kelompok dan elemen umat dan masyarakat lainnya," kata Anwar.
"Tetapi ada jugalah bagusnya kehadiran dari pernyataan ini karena dengan adanya pernyataan tersebut menjadi terang benderanglah bagi kita semua warga bangsa mengapa para pejabat di Kemenag dan bahkan juga para pegawainya dari atas sampai ke bawah serta juga rektor-rektor UIN dan IAIN di seluruh Indonesia nyaris semuanya dipegang dan diisi oleh orang NU," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video: Pernyataan Yaqut 'Kemenag Hadiah Negara untuk NU' yang Dikritik Anwar Abbas
Ormas Islam Tak Terima Pernyataan Menag Yaqut
Tak berhenti sampai di MUI, ternyata ormas-ormas Islam lainnya juga melayangkan kritik terhadap pernyataan Menag Yaqut. Salah satuya bahkan datang dari PBNU.
Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini. Dia menyebut pernyataan Menag Yaqut soal Kemenag hadiah negara untuk NU tidak pas dan kurang bijaksana.
"Pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," ujarnya kepada wartawan, Minggu (24/10).
Helmy membenarkan NU punya peran besar dalam menghapus 7 kata dalam piagam Jakarta. Namun, karena hal itu, NU tidak boleh merasa berkuasa.
"Tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus," kata Helmy.
"Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," lanjutnya.
Helmy mengakui NU adalah stakeholder terbesar dari Kemenag. Meski begitu, ia berharap NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam 'privilege' dalam pengelolaan kekusaan.
"Pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama & golongan. Bhinneka Tunggal Ika," tutupnya.
Selain PBNU, PP Muhammadiyah juga turut buka suara. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut seharusnya Menag berlaku adil terhadap seluruh ormas.
"Seharusnya menag berlaku bijak dan adil kepada semua agama dan organisasi keagamaan," ujar Abdul Mu'ti kepada wartawan, Minggu (24/10).
Abdul Mu'ti mengaku tidak mengetahui maksud Menag membuat pernyataan tersebut. Abdul Mu'ti menyebut sejarah yang Kemenag yang diceritakan Yaqut berbeda dengan yang sebetulnya.
"Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan menteri agama membuat pernyataan tersebut. Setahu saya sejarah Kementerian Agama berbeda dengan yang disampaikan oleh Menteri Agama," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
DPR-Pakar Hukum Turut Layangkan Kritik
Tak berhenti sampai di Ormas, sejumlah politikus, anggota DPR dari berbagai parpol hingga pakar hukum seperti Yusril Ihza Mahendra juga turut bersuara terkait pernyataan Menag Yaqut. Salah satunya yakni Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani yang menyebut pernyataan Yaqut soal Kemenag menyederhanakan sejarah.
"Pernyataan Menag bahwa Kemenag berdiri sebagai hadiah negara untuk NU telah mendatangkan respons negatif dari berbagai kalangan umat Islam, termasuk kalangan NU sendiri. Sebagai Waka MPR RI saya berpendapat bahwa pernyataan tersebut 'menyederhanakan' sejarah berdirinya Kemenag," kata Waketum PPP, Arsul Sani kepada wartawan, Senin (25/10).
Senada dengan Arsul, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menilai pernyataan Menag Yaqut soal Kemenag milik NU berbahaya. Terlebih, Yaqut merupakan menteri pembantu Presiden Jokowi.
"Sebagai pembantu presiden, pikirannya harus pikiran kebangsaan, harus untuk bangsa, bukan golongan tertentu," kata Zulhas
"Ini berbahaya, bisa memunculkan tafsir sejarah yang keliru. Karena banyak peran ulama lintas organisasi dan kelompok di sana. Apalagi mengatakan bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU secara spesifik, bukan untuk umat Islam. Ini keliru. Perlu diluruskan," lanjut Zulhas.
Tak hanya keduanya, mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla juga memberikan kritik terhadap Menag Yaqut. Dia menekankan Kemenag milik semua agama.
"Itu bukan hadiah, itu adalah keharusan karena kita negeri ini berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa," kata JK usai melantik Palang Merah Indonesia (PMI) di Medan, Senin (25/10).
JK mengatakan Kemenag harus mengayomi seluruh agama. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu juga mengatakan tidak tepat jika Kemenag adalah hadiah untuk NU.
"Sehingga tentu semua agama sangat penting untuk diayomi. Jadi bukan hanya untuk NU, tapi semua agama dan semua organisasi keagamaan itu diayomi oleh pemerintah lewat Kementerian Agama," jelasnya.
Pernyataan JK ini juga diamini oleh Yusril Ihza Mahendra. Pakar hukum ini menyebut Kemenag bukan hadiah untuk siapapun.
"Bagi saya yang mempelajari hukum tata negara dan sejarah ketatanegaraan RI, keberadaan Kementerian Agama itu bukanlah 'hadiah' dari siapa pun. Keberadaan Kementerian Agama itu adalah konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila yang kita sepakati bersama," ucapnya.
"Pancasila adalah jalan tengah antara negara 'berdasarkan Islam' dengan negara sekular yang 'memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan' seperti dikatakan Prof Supomo dalam sidang BPUPKI. Keberadaan Kementerian Agama telah diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BUPKI," lanjut Yusril.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Menag Yaqut Buka Suara
Usai mendapat kritikan dari berbagai pihak, Menag Yaqut buka suara terkait pernyataannya Kemenag hadiah negara untuk NU. Yaqut menyampaian 3 poin penting.
Saya jelasin sekali tapi jangan ada yang nanya lagi. Pertama, saya sampaikan di forum internal untuk menyemangati para santri dan pondok pesantren. Itu sama kira-kira ketika kalian semua dengan pasangannya masing-masing melihat rembulan di malam hari bilang 'dik, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos', apakah salah itu? Itu karena internal," kata Yaqut di Solo, Senin (25/10).
Kemudian di poin kedua, Menag Yaqut menegaskan bahwa tidak ada kebijakan Kemenag yang dibuat hanya untuk NU. Bahkan dia menyebut sejumlah pejabat Kemenag berasal dari berbagai organisasi Islam.
"Sekarang bisa dibuktikan klausul kedua, kita lihat, apakah ada kebijakan Kemenag yang diperuntukkan untuk NU saja? Tidak. Afirmasi semua agama kita berikan hak secara proporsional terhadap kementerian agama," ujar dia.
"Bukan hanya itu, ormas tidak hanya NU saja. Cek coba sekarang, cek Dirjen PHU, Dirjen Haji dan Umrah itu kader Muhammadiyah, jangan salah. Dan itu biasa buat kami. Irjen Kemenag, bukan NU, dan itu biasa. Memberi semangat itu wajar. Itu internal," imbuhnya.
Pada poin ketiga, Yaqut menjelaskan bahwa NU memiliki sifat dasar terbuka dan memberikan maslahat untuk kepentingan yang lebih besar. Namun dia heran pernyataannya di forum internal justru digoreng ke publik.
"Dan memang saya nggak tahu kok digoreng-goreng di publik bagaimana. Itu forum internal konteksnya menyemangati. Yang ketiga saya mau tekankan, bahwa NU harus kembali ke jati dirinya meskipun NU ini diberikan sesuatu. NU harus tetap terbuka, tetap inklusif, NU harus tetap memberikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar, maslahat yang lebih besar, bukan semuanya untuk NU, karena itu sifat dasar NU. Itu sebenarnya tujuannya, kemudian digoreng-goreng," pungkasnya.
