Yusril Kritik Menag Yaqut: Kemenag Bukan Hadiah untuk Siapa Pun

Tim detikcom - detikNews
Senin, 25 Okt 2021 22:55 WIB
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras.
Yusril Ihza Mahendra (Dok. detikcom)
Jakarta -

Ketua Umum PBB sekaligus pakar hukum Yusril Ihza Mahendra membantah statement Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah untuk NU. Selain membuat gaduh, Yusril menilai statement Menag dapat mengganggu kerukunan internal umat beragama.

"Ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang Kemenag bukan 'hadiah' kepada umat Islam pada umumnya, tetapi hadiah khusus untuk NU hanya bikin gaduh saja. Ucapan seperti itu tidak ada manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam dari ormas mana pun juga. Kalau kita gunakan istilah zaman Orde Baru dulu, ucapan Menag itu dapat mengganggu kerukunan internal umat beragama. Padahal salah satu tugas Kementerian Agama adalah menjaga dan memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama," kata Yusril dalam cuitannya seperti dikutip detikcom, Senin (25/10/2021).

Yusril lantas menjelaskan soal keberadaan Kemenag dari sisi hukum tata negara dan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dia menyebut Kemenag bukanlah hadiah untuk siapa pun, melainkan konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila.

"Bagi saya yang mempelajari hukum tata negara dan sejarah ketatanegaraan RI, keberadaan Kementerian Agama itu bukanlah 'hadiah' dari siapa pun. Keberadaan Kementerian Agama itu adalah konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila yang kita sepakati bersama," ucapnya.

"Pancasila adalah jalan tengah antara negara 'berdasarkan Islam' dengan negara sekular yang 'memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan' seperti dikatakan Prof Supomo dalam sidang BPUPKI. Keberadaan Kementerian Agama telah diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BUPKI," lanjut Yusril.

Lebih lanjut, Yusril memberikan contoh beberapa negara seperti Malaysia yang semua urusan keagamaan Islam ditangani langsung oleh negara sedangkan Filipina berbeda lantaran memisahkan negara dengan agama. Berbeda dengan Indonesia, Yusril menyebut negara bersikap pro-aktif mendukung terlaksananya ajaran-ajaran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi membangun negara.

"Di negara kita, meskipun mayoritas Muslim, Islam tidak dinyatakan sebagai agama resmi negara seperti di Malaysia. Tetapi kita bukan negara sekular yang memisahkan urusan agama dari negara seperti Filipina. Negara bersikap proaktif mendukung terlaksananya ajaran-ajaran agama. Negara berdasarkan Pancasila menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam membangun bangsa dan negara. Karena itu negara berkewajiban melayani dan memfasilitasi kepentingan umat beragama dalam melaksanakan tuntunan ajaran agamanya," tuturnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.