Anies Digugat ke PTUN Terkait PPKM, Pemprov DKI Siap Hadapi

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 25 Okt 2021 12:48 WIB
Gubernur DKI Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK sebagai saksi di kasus dugaan pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Anies sempat mengacungkan jempol sebelum diperiksa sebagai saksi.
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pemprov DKI Jakarta mengaku siap menghadapi gugatan warga di PTUN.

"Iya, nggak apa-apa. Kami siap menghadapi gugatan," kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhana kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Dalam gugatan tersebut, Anies dinilai melanggar UU Kesehatan serta UU Kekarantinaan Kesehatan karena memberlakukan PPKM. Terkait hal ini,
Yayan memastikan pihaknya akan menjalani proses gugatan di pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

"Pemprov akan mengikuti proses gugatan sesuai dg hukum acara di pengadilan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 237/G/2021/PTUN.JKT. Tertulis pihak penggugat atas nama Ferry Poli dkk. Berikut tuntutannya:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
-Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (beserta perubahan atau perpanjangannya);
-Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (beserta perubahan atau perpanjangannya);
-Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

4. Memerintahkan Para Tergugat untuk Mencabut:
-Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (beserta perubahan atau perpanjangannya);
-Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (beserta perubahan atau perpanjangannya);
-Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

5. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara ini.
Subsidair: Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(taa/idn)