Ahmadiyah Depok Minta Jokowi Evaluasi SKB 3 Menteri Buntut Masjid Disegel

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Minggu, 24 Okt 2021 15:28 WIB
Satpol PP Kota Depok menyegel kembali Sekretariat Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan, Jawa Barat.
Satpol PP Kota Depok menyegel kembali Sekretariat Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan, Jawa Barat. (Wilda/detikcom)
Depok -

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Depok, Jawa Barat, mempertanyakan penyegelan kembali Masjid Al-Hidayah, di Jalan Raya Muchtar, Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan, oleh Satpol PP Depok. Pihak Ahmadiyah menyebut pendirian rumah ibadah itu telah memenuhi syarat hukum.

"Sudah lebih 10 tahun hak-hak dasar warga negara, Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok terus dikebiri, penyegelan Masjid Al-Hidayah yang telah memenuhi syarat hukum pendirian rumah ibadah tersebut justru diabaikan dengan dasar SKB 3 Menteri 2008, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011," kata Pendamping Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dari Yayasan Satu Keadilan Syamsul Alam Agus dalam keterangannya, Minggu (24/10/2021).

Syamsul menilai tindakan penyegelan Masjid Al Hidayah melanggar hak asasi manusia. Dia pun menyayangkan sikap Wali Kota Depok Mohammad Idris yang tidak mengevaluasi masalah ini terlebih dahulu.

"Yayasan Satu Keadilan berpandangan bahwa pembaruan segel rumah ibadah di Masjid Al Hidayah merupakan tindakan inkonstitusional dan melanggar hak asasi manusia," kata Syamsul.

"Penyegelan Masjid Al Hidayah harusnya dievaluasi dan ditinjau kembali oleh wali kota Depok, mengingat konteks kebangsaan, khususnya terkait dengan pengakuan keberagaman warga negara telah ditegaskan dalam forum-forum internasional oleh Presiden Joko Widodo," tambahnya.

Atas dasar itulah, Jemaah Ahmadiyah Indonesia mendesak wali kota Depok untuk meninjau kembali Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok. Menurut Syamsul, sudah 10 tahun peraturan itu membatasi hak warga untuk beribadah berdasarkan keyakinan.

"Meninjau kembali Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok. Setelah 10 tahun terbitnya Peraturan Walikota Depok tersebut telah membatasi hak dasar warga negara untuk beragama, berkeyakinan dan melaksanakan ibadah berdasarkan keyakinannya. Selain itu, dengan berlakunya peraturan wali kota Depok tersebut telah menjadi pemantik horizontal, konflik antar warga yang menyebabkan melemahnya kohesi sosial warga yang berbeda keyakinan," tuturnya.

"Sikap wali kota Depok yang enggan mengevaluasi kebijakan terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Depok telah menegaskan Pemerintah Kota Depok tunduk dan melanggengkan praktik intoleransi," sambungnya.

Syamsul menilai penyegelan yang dilakukan Satpol PP Kota Depok terhadap Masjid Al Hidayah disertai orasi kebencian. Hal itu karena, kata Syamsul, saat penyegelan berlangsung, Satpol PP turut membawa puluhan massa untuk ikut serta memperluas kebencian terhadap jemaah Ahmadiyah.

"Dalam proses pemasangan baru papan penyegelan di Masjid Al-Hidayah Depok dilakukan secara show force, Satpol PP menyertakan sekitar 50 orang yang berorasi menyebarkan kebencian terhadap Jemaah Ahmadiyah dalam orasi-orasinya. Ikut sertanya sejumlah massa intoleran, menegaskan bahwa Pemerintah Depok telah berupaya memperluas penolakan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan dasar kebencian," ungkapnya.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'PKB Minta SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah Dicabut':

[Gambas:Video 20detik]