Pemprov DKI Tepis LBH soal Penggusuran Era Anies: Yang Dilakukan Penertiban

Arief Ikhsanudin - detikNews
Minggu, 24 Okt 2021 07:44 WIB
Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjawab rapor dari LBH Jakarta soal penggusuran. Menurutnya, penggusuran di era Gubernur Anies Baswedan tidak mencederai HAM dan sesuai aturan.

"Yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan penertiban terhadap pelanggaran aturan daerah dalam menjaga ketertiban kota yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Prosesnya dilakukan melalui dialog antara aparat pemerintah dengan warga," kata Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Sigit Wijatmoko, dalam keterangannya, Minggu (24/10/2021).

Sigit menyebut pelanggaran aturan yang dimaksud seperti kegiatan usaha atau sejenisnya yang dapat mengakibatkan bencana di wilayah sekitar, seperti permukiman yang dapat menghambat saluran air sehingga mengakibatkan banjir.

Dalam keterangan Pemprov DKI Jakarta, selama empat tahun kepemimpinan Gubernur Anies, tiga kampung telah dibangun dan diresmikan, yang pada pemerintahan gubernur sebelumnya sempat ditertibkan, yaitu Kampung Susun Kunir, Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, dan Kampung Susun Akuarium.

Pemprov DKI mengaku menggunakan pendekatan Community Action Plan, melibatkan ahli hukum dan perumahan untuk membantu merumuskan skema pengelolaan dan pemanfaatan sesuai kebutuhan warga. Warga di lingkungan tersebut juga memberikan masukan atas desain hunian. Mekanisme perumusan skema pemanfaatan dan pengelolaan kampung susun pun dilakukan sesuai kesepakatan bersama warga.

Kemudian, Pemprov DKI mengaku sering mengundang LBH Jakarta untuk berdiskusi tentang perencanaan penataan permukiman, sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan warga akan hunian.

Seperti diketahui, LBH Jakarta memberi 10 poin rapor merah 'Jakarta Tidak Maju Bersama: Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibukota'. Salah satu poinnya adalah penggusuran.

Soal penggusuran itu masuk poin ke-9 dari 10 rapor merah Anies. Berikut poin soal penggusuran:

Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta. Ironisnya, perbuatan tersebut dijustifikasi dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki perspektif HAM. Peraturan Gubernur DKI Nomor 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak merupakan salah satu ketentuan yang digunakan oleh Pemprov DKI untuk melakukan penggusuran dengan dalih memberikan kepastian hukum pelaksanaan penertiban terhadap pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Pergub yang ditetapkan pada masa Gubernur Basuki T. Purnama tersebut justru dipertahankan dan digunakan hingga saat ini oleh Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa kasus penggusuran paksa yang menimpa warga Menteng Dalam, Pancoran Buntu II, Kebun Sayur, Kapuk Poglar, Rawa Pule, Guji Baru, dan Gang Lengkong Cilincing.

(aik/imk)