Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak tes PCR 2x24 jam menjadi syarat wajib penumpang pesawat sebelum keberangkatan. Aturan tersebut dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya mendorong bergeliatnya sektor penerbangan Tanah Air.
"Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat, yang tertuang dalam Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali, merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus COVID-19 di Tanah Air," kata anggota Komisi V DPR Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfah, Kamis (21/10/2021).
Neng Eem menjelaskan pembatasan ketat selama pandemi telah memukul industri penerbangan global termasuk di Tanah Air. Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mencatat industri penerbangan global mengalami kerugian Rp 2.867 triliun selama satu setengah terakhir.
"Di Tanah Air banyak maskapai penerbangan yang harus merumahkan karyawan mereka karena terus merugi. Bahkan, upaya restrukturisasi utang maskapai Garuda terhambat karena minimnya aktivitas penerbangan selama pandemi ini," ujarnya.
Melandainya kasus COVID-19, kata Eem, harus menjadi momentum kebangkitan industri penerbangan. Menurut Neng Eem, syarat tes PCR tidak diperlukan lagi karena adanya percepatan vaksinasi dan pengoperasian aplikasi PeduliLindungi.
"Harus diakui jika tes PCR salah satu yang menghambat peningkatan jumlah penumpang pesawat selama musim pandemi ini. Bahkan kami mendapatkan banyak informasi jika penumpang terpaksa hangus tiketnya karena harus menunggu hasil tes PCR," ujar Sekretaris Fraksi PKB MPR RI ini.
Meski saat ini sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, lanjut Eem, namun bagi kebanyakan masyarakat masih tergolong besar. Bahkan harga tes PCR ini bisa 50% dari harga tiket pesawat. Kondisi ini membuat banyak calon penumpang yang memilih moda transportasi lain.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
