Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kembali berupaya menjelaskan isu dana bantuan sosial (bansos) keluarga penerima manfaat (KPM) untuk masyarakat periode Juli sampai September 2021 yang disebut belum cair senilai Rp 450 miliar. Padahal sesungguhnya dana bansos yang belum cair hanya sebesar Rp 6,6 miliar.
"Jadi, (dana) bantuan sosial yang belum terealisasi hanya sebesar Rp 6,6 miliar yang terdiri dari program PKH (program keluarga harapan) untuk 3.701 KPM (keluarga penerima manfaat) sebesar Rp 2,7 miliar, dan program BPNT (bantuan pangan nontunai) untuk 19.358 KPM sebesar Rp 3,9 miliar," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) Dewa Gede Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10/2021).
Dewa Mahendra membeberkan, besaran dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk masyarakat Bali dari Januari sampai Juni 2021 tercatat sebesar Rp 474.101.575.000. Jumlah itu terdiri atas program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 serta bantuan pangan non tunai (BPNT)/bantuan sosial pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 313,6 miliar.
Berikutnya, pada periode Juli-September 2021, Bali mendapat anggaran bansos dari Kemensos sebesar Rp 160,5 miliar yang terdiri atas PKH sebesar Rp 73,9 miliar untuk 106.859 KPM dan telah terealisasi Rp 71,2 miliar. Sementara PKH yang belum cair/belum realisasi ialah Rp 2,7 miliar untuk 3.701 KPM.
Pada pada periode Juli sampai September 2021 tersebut, Bali juga memperoleh dana untuk BPNT sebesar Rp 86,6 miliar untuk 144.367 KPM dan telah terealisasi sebesar Rp 82,7 miliar untuk 125.009 KPM. Sementara yang belum cair/belum terealisasi sebesar Rp 3,9 miliar untuk 19.358 KPM.
Dengan demikian, kata Dewa Mahendra, setelah dikalkulasi, total bansos yang sudah cair/terealisasi sampai saat ini telah mencapai Rp 467,5 miliar. Jumlah ini terdiri atas realisasi periode Januari sampai Juni sebesar Rp 313,6 miliar dan periode Juli hingga September sebesar Rp 153,9 miliar.
Karena itu, bansos yang belum terealisasi sebesar Rp 6,6 miliar yang terdiri dari program PKH untuk 3.701 KPM sebesar Rp 2,7 miliar dan program BPNT untuk 19.358 KPM sebesar Rp 3,9 miliar.
Dewa Mahendra menuturkan, saat ini ada 3.701 KPM untuk PKH yang belum melakukan pencairan. Jumlah itu tersebar di Kabupaten Badung 93 KPM, Bangli 733 KPM, Buleleng 297 KPM, Gianyar 16 KPM, Jembrana 55 KPM, Karangasem 920 KPM, Klungkung 121 KPM, Kota Denpasar 36 KPM dan Tabanan 1.430 KPM.
Sementara 19.358 KPM untuk BPNT yang belum bertransaksi tersebar di Kabupaten Badung 460 KPM, Jembrana 2.727 KPM, Tabanan 1.872 KPM, Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Klungkung 1.690 KPM, Bangli 2.807 KPM, Buleleng 2.735 KPM dan Karangasem 2.763 KPM.
Dewa Mahendra menegaskan, untuk mempercepat realisasi pencairan dana bansos dari Kemensos, baik PKH maupun BPNT, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada bank yang tergabung dalam Himbara sebagai bank penyalur dana bansos, agar melakukan percepatan pencairan kepada KPM.
"Bapak Gubernur juga meminta bupati/wali kota se-Bali agar membantu/memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima bansos," jelasnya.
Selain itu, KPM diharapkan mempercepat perbaikan/penyempurnaan data yang diminta oleh bank penyalur, agar dana Bansos cepat direalisasi.
"KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana bansos, sehingga dana bansos ini benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup di masa pandemi COVID-19 ini," pungkasnya.
Selengkapnya di halaman berikutnya.
