.webp)
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra beda pendapat soal besaran nominal bantuan sosial (bansos) yang telah dikucurkan untuk warga Pulau Dewata. Hal ini bermula ketika mantan Wali Kota Surabaya itu mengevaluasi kegiatan penyaluran bansos bersama pada kepada dinas (kadis), pihak bank dan pendamping sosial di Courtyard by Marriot, Seminyak, Bali.
Risma mengungkapkan ada 75.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan sejak Juli hingga September. Risma melihat masih banyak warga di Tabanan, Badung, Denpasar, yang belum menerima bantuan.
"Satu orang dia manusia, coba bayangkan kalau kita yang merasakan, terutama cari yang lansia, Pak. Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan," tegas Risma, Selasa (19/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tolong siapkan, ya, Pak sekarang," kata Risma kepada pihak bank.
Risma lalu meminta seluruh pendamping sosial berangkat menjemput warga yang belum menerima bantuan di tengah rapat. Risma bahkan menawarkan diri untuk menjemput sendiri warga-warga di sekitaran Denpasar yang belum menerima bantuan.
Aksinya berlanjut dengan menelepon Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana dan Bupati Karangasem, I Gede Dana agar disiapkan tempat untuk titik pembayaran KPM. Beberapa saat kemudian, para penerima bantuan tiba di lokasi rapat
"Jam berapa tadi lihat? Aku bisa datangkan segini banyak, Bapak berapa bulan tidak bisa, bulan-bulan koordinasi terus," kata Risma kepada pihak bank.
"Mohon maaf, Bu," timpal pihak bank.
"Ya Bu, Ibu dikira hilang sama bapak ini," kata Risma kepada salah seorang warga penerima bantuan.
"Mohon maaf Ibu, ya, Bu ya," kata pihak bank kepada salah seorang ibu penerima bantuan itu.
"Iya Bapak harus minta maaf memang," sahut Risma.
Simak pernyataan Risma soal warga 5 bulan tak dapat bantuan di halaman berikutnya.
Risma Ungkap Warga 5 Bulan Tak Dapat Bantuan
Risma mengatakan warga di Bali yang belum menerima bantuan selama 5 bulan itu ternyata tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera. Risma pun meminta agar bansos bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel.
Salah satunya adalah Niluh Ayu (38). Dia mengaku belum menerima bantuan selama 5 bulan lantaran kartu miliknya itu terblokir.
Risma menyampaikan perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli sampai September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar. "Ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi," ucap dia.
Bantahan Pemprov Bali
Pernyataan Risma tersebut langsung ditepis oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Ucapan Risma disebut tak benar.
"Jadi tidak benar seolah Rp 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Rabu (20/10).
Menurut Dewa Mahendra, dana bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk masyarakat Bali dari Januari sampai September 2021 sebesar Rp 474.101.575.000. Jumlah itu terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.
Dewa Mahendra menyebut dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dewa Mahendra kemudian mengaku bansos untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah disalurkan.
Dewa Mahendra menjelaskan PKH dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000. Kemudian yang belum cair atau belum realisasi sebesar Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM.
Lalu BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM. Made menambahkan BPNT yang belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM.
"Jadi bantuan sosial yang belum cair/belum terealisasi pada periode Juli sampai dengan September 2021 sebesar Rp 6.571.750.000 yang terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana PKH untuk 3.701 KPM dan dana BPNT Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM," jelasnya.
Simak sebaran warga yang belum terima bantuan di halaman berikutnya.
Dewa Mahendra memaparkan 3.701 KPM yang belum mendapat pencairan bantuan terdiri dari:
-Kabupaten Badung 93 KPM
-Kabupaten Bangli 733 KPM
-Kabupaten Buleleng 297 KPM
-Kabupaten Gianyar 16 KPM
-Kabupaten Jembrana 55 KPM
-Kabupaten Karangasem 920 KPM
-Kabupaten Klungkung 121 KPM
-Kota Denpasar 36 KPM
-Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.
 Foto: Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra (dok. Pemprov Bali) |
Kemudian, BPNT yang belum bertransaksi yakni sebanyak 19.358 KPM terdiri dari:
-Kabupaten Badung 460 KPM
-Kabupaten Jembrana 2.727 KPM
-Kabupaten Tabanan 1.872 KPM
Kabupaten Gianyar 3.563 KPM
-Kota Denpasar 741 KPM
-Kabupaten Klungkung 1.690 KPM
-Kabupaten Bangli 2.807 KPM
-Kabupaten Buleleng 2.735 KPM
-Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.
Dewa Mahendra menegaskan untuk mempercepat realisasi pencairan dana bansos dari Kemensos, baik PKH maupun BPNT. Menurutnya, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bank penyalur dana bansos agar melakukan percepatan pencairan kepada KPM.
"Bapak Gubernur juga meminta bupati/wali kota se-Bali agar membantu/memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima bansos," tegasnya.
Selain itu, menurut Dewa Mahendra, KPM diharapkan mempercepat perbaikan atau penyempurnaan data yang diminta oleh bank penyalur agar dana bansos cepat direalisasikan. KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana bansos sehingga benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi COVID-19.
