BEM SI Akan Aksi Evaluasi 2 Tahun Jokowi-Maruf, Sekitar IRTI Dijaga Ketat

Rakha Arlyanto Darmawan - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 10:54 WIB
Jakarta -

Polisi siaga di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (Jakpus) tepatnya di sekitar Bundaran Patung Kuda. Kawat berduri dibentangkan dan kendaraan taktis terparkir di sekitar lokasi.

Pantauan detikcom, Kamis (21/10/2021), pukul 09.30 WIB, terlihat aparat gabungan polisi dan Satpol berjaga di sepanjang titik Jalan Medan Merdeka Barat. Selain itu, tampak kawat berduri disiagakan di bawah jembatan penyeberangan orang (JPO) di dekat Bundaran Patung Kuda.

Diketahui, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi peringatan evaluasi 2 tahun Kabinet Indonesia Maju. Massa BEM SI akan berkumpul di sekitar IRTI Monas, Jakarta Pusat. Namun hingga kini mereka belum tampak di sekitar lokasi.

"Sekarang masih normal, kalau nanti terjadi stuck kita alihkan," ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta saat ditemui di lokasi.

Sebelumnya diberitakan BEM SI melakukan unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kritik atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 7 tahun.

Di antaranya BEM UI yang memberikan rapor merah, dengan penilaian yang jelek semua untuk banyak menteri di Kabinet Indonesia Maju. BEM UI meminta Jokowi mencopot sejumlah menteri dan pejabat yang dinilai punya nilai buruk.

Tak ada menteri dan pejabat setingkat menteri yang dapat nilai baik. Yang ada hanya nilai E dan D.

Pernyataan sikap tertulis dan gambar-gambar terkait disampaikan Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra kepada wartawan, Rabu (20/10). Ada banyak ranah yang mereka sorot, meliputi UU KPK yang sudah direvisi, perkara kebebasan berekspresi, revisi UU ITE, lingkungan hidup, isu food estate, energi kotor batubara, krisis iklim, pelanggaran HAM, hingga soal pendidikan. Berikut adalah desakan BEM UI.

Menanggapi permasalahan di berbagai sektor tersebut, Aliansi BEM se-UI menyatakan sikapnya, yaitu mendesak Jokowi-Ma'ruf untuk:

1. Membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perppu KPK serta membatalkan implikasi dari Revisi UU KPK seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) BLBI. Mencopot Ketua KPK Firli Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode 2019--2023 dari jabatannya atas kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.