.webp)
Periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tinggal tersisa tiga tahun lagi, sementara janji-janji politik harus dituntaskan. Di depan, ada Pemilu 2024, para menteri Jokowi berpotensi gagal fokus karena terdistraksi misi politik masing-masing. Apa yang bakal terjadi?
Untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan politik pemerintahan di sisa masa jabatan Jokowi-Ma'ruf, detikcom bertanya secara terpisah kepada orang-orang yang sudah mengamati dinamika ini.
Ada pendiri lembaga Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio (Hensat); Direktur Eksekutif Parameter Politik sekaligus dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno; dan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan cuma menteri-menteri, tapi ketua-ketua parpol di koalisi Pak Jokowi akan fokus mengurus parpolnya masing-masing," kata Hensat, Rabu (20/10/2021).
Apa jadinya bila menteri-menteri yang dipercaya mengurusi kita semua (rakyat) tapi malah gagal fokus karena lebih mementingkan kejayaan pribadi dan partainya di Pemilu 2024 atau malah Pilpres 2024? Tentu Jokowi memikirkan kemungkinan politik tersebut.
"Makanya Pak Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersikukuh agar Pemilu diundur jadi April-Mei 2024, supaya jeda waktu menuju ujung pemerintahan Jokowi (Oktober 2024) lebih sedikit. Mungkin Pak Jokowi ingin agar dia tetap 'didengar' setidaknya sampai Mei 2024," kata Hensat.
 Hendri Satrio (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom) |
Sebagaimana diketahui, semula pemungutan suara direncanakan digelar pada Februari 2024. Namun bila itu terjadi, jeda waktu antara munculnya presiden terpilih di 2024 dengan sisa waktu Presiden Jokowi akan lebih panjang. Sisa pemerintahan Jokowi berpotensi sulit karena para menteri tidak fokus ke Jokowi, melainkan ke presiden terpilih.
Meski demikian, efek Pemilu 2024 yang bisa bikin gagal fokus bisa jadi terasa lebih awal lagi. Soalnya, tahapan Pemilu 2024 bakal dimulai pada Januari 2022 alias beberapa bulan lagi.
"Maka ada tiga hal yang mesti dijaga Pak Jokowi, yakni penegakan hukum, ekonomi merata, dan kedewasaan berpolitik. Kalau itu tidak terjamin, kalau misalnya tiba-tiba ada 'cegukan' politik maka parpol-parpol bisa mudah 'mbalelo' atas nama rakyat," kata Hensat.
Lihat juga video '2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin':
Selanjutnya, kutukan periode kedua:
Perihal kutukan periode kedua
Pemikir dari Jerman berkata, sejarah bisa terulang, pertama terjadi sebagai tragedi dan kedua kalinya sebagai lelucon. Tentu tak akan ada yang mau mengulang sejarah buruk. Dalam politik Indonesia, ada sejarah soal menteri-menteri gagal fokus jelang pemilu.
Direktur Eksekutif Parameter Politik sekaligus dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, melihat potensi tersebut. Ada kecenderungan, kata dia, periode kedua Presiden Jokowi bakal diwarnai instabilitas dukungan politik.
"Partai-partai koalisi Jokowi bakal menjelma menjadi kritikus. Jadi itu seperti oposisi dari dalam. Ini terjadi di periode kedua Presiden SBY, saati itu PKS dan Golkar menjadi oposisi dari dalam," kata Adi Prayitno.
Tanda-tanda terulangnya sejarah itu sudah mulai terlihat. Dia mengamati PDIP mulai mengkritik Jokowi soal penanganan pandemi. Padahal, Pemilu 2024 masih tiga tahun lagi.
"Artinya, ini jadi alarm. Kutukan periode kedua cukup serius dan nyata adanya," kata Adi Prayitno.
 Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno (Dok: Istimewa) |
Dia melihat pemerintahan Jokowi akan berhenti efektif pada akhir 2022, atau satu setengah tahun lagi. "Selebihnya, partai-partai akan sibuk mengurus diri masing-masing," kata dia.
Lantas apa yang harus dilakukan Jokowi untuk menangkal kutukan periode kedua itu? Jokowi perlu membikin nyaman partai-partai, atau lebih tepatnya semua partai, tak terkecuali untuk partai yang saat ini masih di luar koalisi pendukung pemerintahan.
"Partai-partai harus dibikin nyaman," kata Adi.
Selanjutnya, reshuffle kabinet:
Reshuffle kabinet dan gentlemen agreement
Reshuffle kabinet dinilai pasti terjadi di sisa tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Selain itu, Jokowi perlu mengikat para menterinya dengan janji supaya tidak gagal fokus jelang 2024.
"Dugaan saya, akan ada perombakan kabinet di tiga tahun terakhir, terutama untuk menteri-menteri yang berasal dari parpol supaya kinerja pemerintahan tidak terganggu," kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes.
Tidak perlu jauh-jauh menengok ke periode Presiden SBY, bahkan potret 'gagal fokus' ditemukan Arya sudah terjadi di akhir periode pertama Jokowi (Jokowi-JK). Saat itu, sejumlah menteri Jokowi terpantau ikut Pileg 2019 meski ada yang gagal juga. Maka, supaya gagal fokus tidak terjadi, para menteri perlu diikat janji.
 Arya Fernandes (Ari Saputra/detikcom) |
"Kemungkinan, Jokowi akan meminta gentlement agreement dari menteri-menteri partai untuk misalnya tidak maju ke Pileg 2024, supaya fokus ke pemerintahan," kata Arya.
"Saya kira Presiden harus memikirkan itu," tandasnya.
