Periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tinggal tersisa tiga tahun lagi, sementara janji-janji politik harus dituntaskan. Di depan, ada Pemilu 2024, para menteri Jokowi berpotensi gagal fokus karena terdistraksi misi politik masing-masing. Apa yang bakal terjadi?
Untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan politik pemerintahan di sisa masa jabatan Jokowi-Ma'ruf, detikcom bertanya secara terpisah kepada orang-orang yang sudah mengamati dinamika ini.
Ada pendiri lembaga Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio (Hensat); Direktur Eksekutif Parameter Politik sekaligus dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno; dan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes.
"Bukan cuma menteri-menteri, tapi ketua-ketua parpol di koalisi Pak Jokowi akan fokus mengurus parpolnya masing-masing," kata Hensat, Rabu (20/10/2021).
Apa jadinya bila menteri-menteri yang dipercaya mengurusi kita semua (rakyat) tapi malah gagal fokus karena lebih mementingkan kejayaan pribadi dan partainya di Pemilu 2024 atau malah Pilpres 2024? Tentu Jokowi memikirkan kemungkinan politik tersebut.
"Makanya Pak Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersikukuh agar Pemilu diundur jadi April-Mei 2024, supaya jeda waktu menuju ujung pemerintahan Jokowi (Oktober 2024) lebih sedikit. Mungkin Pak Jokowi ingin agar dia tetap 'didengar' setidaknya sampai Mei 2024," kata Hensat.
 Hendri Satrio (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom) |
Sebagaimana diketahui, semula pemungutan suara direncanakan digelar pada Februari 2024. Namun bila itu terjadi, jeda waktu antara munculnya presiden terpilih di 2024 dengan sisa waktu Presiden Jokowi akan lebih panjang. Sisa pemerintahan Jokowi berpotensi sulit karena para menteri tidak fokus ke Jokowi, melainkan ke presiden terpilih.
Meski demikian, efek Pemilu 2024 yang bisa bikin gagal fokus bisa jadi terasa lebih awal lagi. Soalnya, tahapan Pemilu 2024 bakal dimulai pada Januari 2022 alias beberapa bulan lagi.
"Maka ada tiga hal yang mesti dijaga Pak Jokowi, yakni penegakan hukum, ekonomi merata, dan kedewasaan berpolitik. Kalau itu tidak terjamin, kalau misalnya tiba-tiba ada 'cegukan' politik maka parpol-parpol bisa mudah 'mbalelo' atas nama rakyat," kata Hensat.
Lihat juga video '2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin':
Selanjutnya, kutukan periode kedua:
