Suara Mahasiswa

SEMA Unimed Anggap 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Sebagai Rezim Kebingungan

Ahmad Arfah Fansuri Lubis - detikNews
Rabu, 20 Okt 2021 15:14 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin rapat kabinet terbatas tentang hilirisasi industri produk-produk unggulan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Presiden Joko Widodo menyatakan industri nasional telah mampu membuat produk-produk dengan teknologi unggulan dan meminta dapat terus dikembangkan dengan pendanaan riset yang memadai dari BUMN serta swasta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Jokowi-Ma'ruf (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta -

Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan (SEMA Unimed) menyampaikan kritik 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. SEMA Unimed menilai Jokowi-Ma'ruf sebagai rezim kebingungan.

"Jika tidak boleh mengatakan rezim paradoks, kami ingin mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf adalah rezim kebingungan," kata Ketua Sema UNIMED, Rayanda Al Fathira, kepada wartawan, Rabu (20/10/2021).

"Menjanjikan hal-hal yang nyatanya tidak bisa direalisasikan adalah bentuk ketidakmampuan. Maka dari sana kemungkinan besar kebingungan itu lahir lalu memunculkan kebingungan lainnya," tambahnya.

Rayanda menilai pernyataan-pernyataan yang disampaikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini tidak sesuai dengan fakta. Salah satunya mengenai pertumbuhan ekonomi.

"Mulai dari pernyataan pertumbuhan ekonomi 7 persen yang dijanjikan, tapi realisasinya jauh dari itu. Kalau menurut BPS di 2020 saja ada kontradiksi pertumbuhan, minus 4,19 persen," tuturnya.

Rayanda juga menyinggung janji Jokowi ingin menguatkan KPK. Menurutnya, KPK malah mengalami pelemahan di rezim ini.

"Soal janji akan menguatkan KPK tapi kebijakan yg dibuat justru memberikan pelemahan bagi KPK," ucap Rayanda.

Rayanda menyoroti masuknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Rayanda menilai seharusnya pemerintah Indonesia mengedepankan warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja.

Rayanda mengatakan permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Rayanda menilai hal ini sudah terjadi di 7 tahun Jokowi sebagai Presiden.

"Karena Nawacita yang dimunculkan di 2014 lalu dengan 9 fokusnya, hari ini masih dipertanyakan realisasinya. Bukan berarti ketika nama kabinet berubah dari kabinet kerja ke kabinet Indonesia Maju, tanggungjawab memenuhi janji juga lepas. Tanggung jawab itu tetap melekat pada Presiden yang sudah 7 tahun menakhodai Indonesia," jelasnya.

Rayanda mengatakan janji-janji Jokowi banyak yang belum terealisasi sejak 2014. Dia menilai banyak kebijakan yang tidak prorakyat.

"Dimulai dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, kebebasan sipil, UU Minerba, UU Cipta Kerja, persoalan PPPK guru, supremasi hukum dan HAM, hingga pelemahan KPK. Yang itu semua tidak berpihak pada rakyat sebagaimana janji-janji Bapak Jokowi," paparnya.

(haf/haf)