.webp)
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyayangkan sanksi buat Indonesia dari Badan Antidoping Dunia (WADA). Huda menilai sanksi dari WADA bisa berdampak besar bagi dunia olahraga di Tanah Air.
"Selain pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di luar negeri, sanksi WADA juga membuat Indonesia kehilangan kesempatan menjadi host penyelenggaraan event olahraga berskala internasional," kata Huda kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).
Padahal dalam beberapa bulan ke depan, banyak event yang rencananya digelar di Indonesia, seperti World Superbike (WSBK) 2021 di Mandalika. Event tersebut sangat krusial karena merupakan debut Sirkuit Mandalika menggelar kejuaraan balap berskala internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain WSBK Mandalika 2021, pada bulan November hingga Desember 2021, Bali akan menjadi venue penyelenggaraan ajang olahraga internasional bertajuk Indonesia Festival Badminton. Tiga kejuaraan internasional itu adalah Daihatsu Indonesia Master (16-21 November 2021), Indonesia Open (23-28 November 2021), serta BWF World Tour Final (1-5 Desember 2021). Event ini juga terancam tidak bisa diselenggarakan karena sanksi dari WADA," ucapnya.
Huda menyebut sanksi WADA bisa membuat peluang Indonesia memenangkan bidding host event olahraga internasional terancam. Padahal, kata dia, Indonesia punya kesempatan ikut bidding tuan rumah kejuaraan dunia, Asian Games, SEA Games, kejuaraan dunia junior, Piala Thomas dan Uber, serta Piala Sudirman.
"Besarnya dampak sanksi WADA ini harus secepatnya disikapi oleh Menpora dan jajaranya," ujarnya.
Menpora Zainudin Amali, kata Huda, harus mengerahkan semua sumber daya yang ada agar WADA segera mencabut sanksinya. Menurutnya, pengiriman tim lobi ke WADA dan International Olympic Committee (IOC) tidak akan cukup dilakukan.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Dia mengatakan satuta baru WADA per Januari 2021 mengatur sanksi yang telah dijatuhkan ke negara atau cabang olahraga hanya bisa dicabut melalui mekanisme arbitrase olahraga internasional (CAS).
"Ini saatnya Menpora melakukan kerja secara cepat dan terukur agar sanksi WADA segera berakhir. Saya rasa Pak Menpora sudah cukup memberikan penjelasan ke publik dalam dua hari terakhir ini di berbagai kanal media, dan saatnya kembali bekerja," katanya.
Dia menyebut sanksi WADA harus menjadi momentum agar pembinaan olahraga di Indonesia pengarusutamakan isu antidoping. Huda meminta LADI perlu dilakukan penguatan sebagai entitas independen yang benar-benar independen.
"Selama ini status LADI secara de jure memang independen, tapi secara de facto masih di bawah kendali Kemenpora, baik terkait persoalan pendanaan maupun otonomi kinerjanya," ujarnya.
Untuk diketahui, Badan Antidoping Dunia (WADA) mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar test doping plan (TDP) pada 15 September 2021. WADA memberikan kesempatan 21 hari kepada Indonesia untuk memberikan klarifikasi. Jika klarifikasi tidak dilakukan, Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan event olahraga internasional di Tanah Air ataupun pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di luar negeri.
Sanksi resmi WADA pun jatuh, rencana penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia, seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E, juga terancam. Selain itu, dengan adanya sanksi resmi dari WADA ini, kesempatan Indonesia untuk ikut bidding berbagai turnamen internasional menjadi terancam.
