Komisi X DPR Malu Kalau Merah Putih Sampai Dilarang di MotoGP Mandalika

Komisi X DPR Malu Kalau Merah Putih Sampai Dilarang di MotoGP Mandalika

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 19 Okt 2021 12:53 WIB
Jakarta -

Insiden memalukan bendera Merah Putih tak bisa berkibar di Thomas Cup dikritik, sebagian mempertanyakan kinerja Menteri Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali. Komisi X DPR menyebut akan memalukan jika Merah Putih juga dilarang di kejuaraan lain, termasuk MotoGP Mandalika.

Untuk diketahui, Badan Antidoping Dunia (WADA) mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar test doping plan (TDP) pada 15 September 2021. WADA memberikan kesempatan 21 hari kepada Indonesia untuk memberikan klarifikasi. Jika klarifikasi tidak dilakukan, Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan event olahraga internasional di Tanah Air ataupun pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di luar negeri.

Sanksi resmi WADA pun jatuh, rencana penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E juga terancam. Selain itu, dengan adanya sanksi resmi dari WADA ini, kesempatan Indonesia untuk ikut bidding berbagai turnamen internasional menjadi terancam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau sampai MotoGP Mandalika saya kira memalukan kita sebagai bangsa. Sehingga Kemenpora dalam hal ini LADI harus segera berkomunikasi intensif dengan WADA tidak hanya puas dengan kata berjawab via surat," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).

Abdul Fikri Faqih menyebut wajar Menpora meminta maaf karena itu diperlukan. Namun, dia meminta Menpora tak sekadar meminta maaf, tapi bekerja secara nyata menghadapi permasalahan ini.

ADVERTISEMENT

"Permintaan maaf itu perlu karena banyak yang kecewa. Tapi tentu harus diikuti dengan usaha diplomasi yang maksimal ke WADA. Agar sanksi segera dicabut," katanya.

Sebelumnya, Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari memastikan Indonesia belum terdampak sanksi WADA terkait event-event internasional yang akan digelar di Tanah Air.

Sejauh ini belum ada peringatan terkait status tuan rumah Indonesia di beberapa ajang internasional. Raja Sapta sendiri akan turun tangan untuk memastikan event internasional tetap bisa digelar di Indonesia.

"Sampai hari ini belum ada surat resmi pembatalan event apa pun yang dilayangkan ke NOC. Jadi kalau belum ada surat resmi, jadi asumsinya belum ada event yang dibatalkan. Sebenarnya kami sudah komunikasi, ada beberapa event yang tetap bisa dilakukan," kata Raja Sapta saat memberikan keterangan pers, Senin (18/10).

"Saya pekan ini akan berangkat ke Eropa menghadiri rapat internasional olimpik sedunia. Dalam kesempatan itu, akan ke markas IOC untuk koordinasi semua event akhir 2021 dan 2022 yang ada banyak event di Indonesia. Kami ingin memastikan kegiatan-kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads