Jakarta -
Indonesia tak mengibarkan bendera Merah Putih saat raih juara Piala Thomas. Kritik pun mencuat ke Kemenpora.
Indonesia memastikan diri juara Piala Thomas 2020usai mengalahkan China 3-0 di Ceres Arena, Aarhus, Minggu (17/10) malam WIB. Tiga poin itu dipersembahkan oleh Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan Jonatan Christie.
Ini jadi gelar Piala Thomas pertama buat Indonesia sejak 2002. Kala itu, tim bulutangkis putra Indonesia menang 3-2 atas Malaysia di Guangzhou, China.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ironisnya, Indonesia justru tak bisa mengibarkan bendera kebanggaan Merah Putih setelah mengakhiri puasa gelar selama 19 tahun. Indonesia dijatuhi sanksi oleh Badan Antidoping Dunia (WADA) karena tidak patuh dalam menerapkan program pengujian yang efektif.
Indonesia juga tidak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan regional hingga dunia selama penangguhan. Namun Indonesia masih diperbolehkan ikut pertandingan-pertandingan di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia, tapi tak boleh membawa nama dan mengibarkan bendera negara selain di ajang Olimpiade.
Alhasil, setelah Jonatan Christie memastikan kemenangan, Indonesia naik podium pertama dengan iringan bendera PB PBSI.
Kritik pun datang dari DPR. Komisi X DPR mempertanyakan gerak cepat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam merespons ancaman sanksi dari Badan Antidoping Dunia (WADA).
"Prestasi tim Thomas Cup 2020 tentu sangat luar biasa. Keberhasilan mereka membawa pulang Piala Thomas ke Tanah Air setelah 19 tahun lalu patut diapresiasi. Sayangnya janji Kemenpora dalam merespons ancaman sanksi WADA ternyata tak terbukti di lapangan. Akibatnya, Merah Putih tak berkibar dalam peristiwa bersejarah itu," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Senin (18/10/2021).
Huda mengatakan, dalam pernyataan Menpora Zainudin Amali, Jumat (8/10), Indonesia akan bergerak cepat memberikan klarifikasi kepada WADA agar terhindar dari sanksi. Kemenpora bersama Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) akan memberikan keterangan jika tidak terpenuhinya TDP atlet Indonesia di 2020 karena adanya pandemi COVID-19.
"Saat itu Pak Menpora menyatakan jika WADA bersedia menunggu sampel uji doping di PON Papua untuk memenuhi batas minimal TDP atlet Indonesia. Ternyata Indonesia resmi disanksi sehingga Merah Putih tidak berkibar meskipun Hendra Setiawan dkk berhasil mengembalikan Piala Thomas ke Tanah Air," katanya.
Dia mengungkapkan, dengan sanksi resmi WADA ini, rencana penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E juga terancam. Selain itu, dengan adanya sanksi resmi dari WADA ini, kesempatan Indonesia untuk ikut bidding berbagai turnamen internasional menjadi terancam.
"Dari PBSI sendiri juga menyatakan jika kesempatan Indonesia ikut bidding tuan rumah Kejuaraan Dunia, Asian Games, SEA Games, Kejuaraan Dunia Junior, Piala Thomas dan Uber, dan Piala Sudirman juga kian mengecil," katanya terkait polemik pelarangan bendera Merah Putih di Thomas Cup2020.
Sementara itu, eks Menpora Roy Suryo menyebut ternyata bukan kali ini saja Indonesia mendapat sanksi serupa. Dia mengatakan, pada 2017, WADA juga pernah memberikan peringatan kepada Indonesia. Hanya, kala itu pemerintah sudah mengurus suratnya sebelum deadline.
"Sebenarnya sudah agak terlambat, karena deadline 21 hari semenjak peringatan (dari WADA) tersebut sudah terlewati dan ini bukan yang pertama. Tahun 2017 juga pernah diperingatkan waktu itu yang hampir membuat Asian Games berantakan. Namun berhasil diurus dan 'diciptakan' isu-isu lain untuk menutupinya," katanya.
"Tetapi Indonesia khan 'jago lobi', kalau kata almarhum Adam Malik dulu 'Semua bisa diatur ...' makanya tampak pemerintah santai-santai saja menghadapi persoalan serius yang memalukan ini," sambungnya.
Roy menyebut persoalan ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Menpora Zainuddin Amali karena masalah doping di Indonesia tanggung jawab Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Termasuk juga Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
"Dua lembaga ini (LADI dan KOI) yang seharusnya memang dilakukan evaluasi. Apalagi kita tahu bahwa LADI itu dalam setahun kemarin saja sudah tiga kali (ganti) kepengurusan, ini kan aneh. Setahun kok tiga kali ganti kepengurusan itu ada apa. Dan peringatan yang dari WADA yang kita terima ini bukan main-main," katanya.
Roy Suryo menilai sanksi WADA menunjukkan ada yang salah di LADI. Oleh karena itu, Roy Suryo menganggap LADI perlu dievaluasi.
"Yang jelas ya, pertama adalah kita sudah pernah diperingatkan tahun 2017, artinya kalau sudah gitu, warning, lebih dirapikan jangan kemudian dianggap abai. Kedua cek saja, kepengurusan LADI itu berganti tiga kali. Pak Menpora pun geram terhadap hal ini," ungkapnya.
"Jadi saya dukung beliau kalau beliau harus melakukan evaluasi terhadap LADI dan KOI karena saling berkoordinasi dan WADA itu juga berkoordinasi dengan KOI. Artinya adalah memang ada hal yang kemudian dianggap sepele," tambahnya.
Menpora Minta Maaf
Menpora Zainudin Amalimeminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia buntut Merah Putih tak bisa berkibar di Piala Thomas. Dia mengatakan akan menginvestigasi terkait penyebab sanksi WADA.
"Harusnya kita menikmati kegembiraan dengan Piala Thomas yang kembali ke pangkuan kita setelah dua dekade, tapi kegembiraan itu berkurang karena tidak bisa menyaksikan bendera Merah-Putih dikibarkan. Atas kejadian itu saya juga mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita akan serius menangani ini. Pihak yang nantinya terindikasi menjadi penyebab kejadian ini, tentu juga harus mempertanggungjawabkannya. Ini menjadi pekerjaan pak Okto menginvestigasi dan juga mengakselerasi," ujar Zainudin.
Zainudin dianggap sebagai salah satu yang paling bertanggung jawab atas jatuhnya sanksiWADA.Dia disebut terlalu meremehkan sampai akhirnya sanksi benar-benar membuat Indonesia terkena dampaknya sebagaimana terjadi pada Piala Thomas 2020.
Zainudin pun menegaskan tak pernah meremehkan peringatan WADA.
"Karena saya menerima informasi TDP sudah diperbaiki, ternyata memang sudah diperbaiki. Ini bukan menganggap remeh, tidak. Ini bukan hanya karena sampelnya pada 2021 tidak terpenuhi. Harusnya kalau sudah diklarifikasi, selesai. Ternyata ada pending matters lainnya," ucapnya.
"Kalau ini awalnya saya dapat informasi sudah clear tidak masalah, ternyata belum selesai. Yang diminta WADA juga urusan-urusan sebelumnya. Makanya sekarang kami bikin tim agar WADA segera mencabut sanksi kepada LADI," katanya lagi.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
