2 Tahun Jokowi, Gerindra Soroti Penanganan Unras Masih Pakai Kekerasan

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 19 Okt 2021 16:01 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin memimpin rapat kabinet terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Dalam rapat tersebut membahas penyampaian progam dan kegiatan di bidang perekonomian.
Jokowi-Ma'ruf Amin (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma'ruf Amin akan genap dua tahun pada 20 Oktober 2021 besok. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menyebut masih ada masalah di sana-sini terkait penegakan hukum dan demokrasi.

Awalnya Habiburokhman menyatakan banyak pencapaian signifikan dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi. Dia menyebut penegakan hukum dan demokrasi lebih baik dari periode pertama Jokowi.

"Dua tahun pemerintahan Jokowi harus kita akui banyak capaian yang signifikan. Di bidang penegakan hukum dan demokrasi jauh lebih baik daripada periode pertama beliau presiden," kata Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (19/10/2021).

Habiburokhman menyebut konsep restorative justice mulai dikedepankan daripada pendekatan hukum kekuasaan. Dia menyebut penangkapan terhadap pengkritik pemerintah juga sudah menurun drastis.

"Konsep restorative justice dikedepankan daripada pendekatan hukum kekuasaan yang membabi buta. Polri menerbitkan Peraturan Polri, Kejaksaan Menerbitkan Peraturan Jaksa Agung, MA menerbitkan Perma yang semuanya mengatur soal restorative justice. Secara kasatmata kasus-kasus penangkapan orang-orang yang menyampaikan kritik menurun drastis," ucapnya.

Meski demikian, anggota Komisi III DPR ini menyoroti masih adanya masalah sejumlah penegakan hukum dan demokrasi. Dia lantas menyinggung kekerasan dalam menghadapi pengunjuk rasa.

"Memang masih ada beberapa masalah penegakan hukum dan demokrasi di sana-sini, tetapi kita akan terus perbaiki. Penanganan unjuk rasa masih ada yang diwarnai kekerasan yang sebenarnya tidak perlu. Tapi sepanjang saya tahu oknum pelakunya juga dikenakan hukuman," ujarnya.

Politisi Gerindra ini menyebut sebetulnya Polri sudah memiliki sistem hingga pelatihan berkaitan dengan unjuk rasa. Meski demikian, menurutnya, Polri perlu menekankan tindakan tegas dan cepat bagi oknum yang masih melanggar hal itu.

"Sistemnya sudah dibuat, bahkan ada pelatihan berkala. Yang penting adalah oknum yang melakukan pelanggaran harus ditindak dengan tegas dan cepat," tuturnya.

Simak video 'SMRC Soroti 2 Tahun Jokowi-Amin: Kondisi Politik Cenderung Memburuk':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/tor)