Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani turut menyoroti tindakan polisi 'artis' Aipda Ambarita yang ramai jadi perbincangan lantaran menggeledah paksa HP seorang pemuda. Arsul menilai tindakan Ambarita sebagai pelanggaran privasi.
"Ya itu lah yang tadi soal oknum patroli kemudian memeriksa HP saya kira itu sudah melanggar privasi. Saya ingin itu propam menyeleidiki," kata Arsul kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (19/10/2021).
Arsul mengatakan Propam Polri harus menerapkan pidana jika memang pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur pidana. Dia meminta agar Aipda Ambarita juga diproses demikian.
"Lagi-lagi seperti yang saya sampaikan kalau perbuatan itu ada unsur pidana ya harus diproses pidana berdasarkan apa? Mungkin UU Telekomunikasi, UU-ITE saya belum tahu persis seperti apa. Atau mungkin melalui KUHP biasa," ucapnya.
Lebih lanjut, Arsul menyebut penerapan pidana bagi anggota polisi yang melanggar memang harus dilakukan demi memberi efek jera. Menurutnya proses etik Polri tidak akan memberi efek kejutan yang besar terhadap anggota polisi yang melanggar.
"Tapi kalau hemat saya, kalau pelanggaran yang ada unsur pidananya itu hanya diselesaikan secara etik saja dalam ranah etika maka efek jeranya dan efek kejutnya kurang besar. Untuk supaya besar ya harus, meskipun proses pidana itu katakan lah vonis pidana denda tapi itu harus ya," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
