Saran Anggota DPR soal Netizen Diancam Gegara 'Polisi Diganti Satpam Bank'

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 18 Okt 2021 05:47 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono

Unggul menyebut media sebagai pilar demokrasi. Jika terjadi ancaman terhadap pengkritik, dia khawatir masyarakat akan takut berekspresi.

Lebih lanjut Unggul meminta aparat kepolisian mengusut kasus ini. Jika tidak, menurutnya, publik akan berasumsi bahwa serangan itu bersumber dari pihak yang dikritik, dalam hal ini kepolisian.

"Harus tuntas diusut karena, jika tidak, pukulan berat bagi polisi itu sendiri. Menyebabkan hilangnya trust. Jika polisi/penegak hukum sendiri tidak jelas tindakannya (malah asumsinya menjadi penggerak peretasan/ancaman), maka media sosial masih tidak aman dan artinya hak digital warga untuk mendapatkan jaminan rasa aman di internet masih jadi PR besar. Ini yang selalu ditekankan SAFEnet, selain soal ekspresi, adalah soal jaminan keamanan," ungkapnya.

Unggul juga menyarankan pentingnya edukasi di institusi Polri, sehingga bijak bermedia sosial dan tidak melakukan hal-hal yang justru melanggar tugas Polri untuk mengayomi warga.

Respons Polri

Seorang netizen membagikan bukti adanya ancaman setelah mencuit 'bisakah polisi se-Indonesia diganti satpam bank'. Terkait hal ini, Polri menegaskan tak antikritik.

"Polri tidak anti terhadap kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat," kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada detikcom, Minggu (17/10).

Ramadhan mengatakan kritik akan kinerja polisi merupakan bentuk kepedulian dari masyarakat. Ramadhan menyebut, jika kerja Polri dikritik, artinya warga mau Polri lebih baik lagi.

"Itu menunjukkan masyarakat yang peduli terhadap kinerja kepolisian, menginginkan kinerja kepolisian dengan lebih baik," ucap Ramadhan.

Ramadhan menuturkan polisi akan menindaklanjuti bila ada pengaduan dugaan tindak pengancaman tersebut. Dia menyebut penanganan laporan akan dilakukan secara profesional.

"Untuk itu, kepolisian merespons dengan menindaklanjuti laporan atau pengaduan secara profesional, transparan, dan akuntabel," ujar dia.


(fas/gbr)