Round-Up

Kabar Jhoni Allen Ingin ke Sisi AHY Lagi Ditepis Marzuki Alie

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 15 Okt 2021 21:14 WIB
Jhoni Allen Marbun di DPR (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom).
Jhoni Allen Marbun di DPR (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)
Jakarta -

Kabar mengejutkan datang dari Jhoni Allen Marbun. Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat yang dipecat partainya gara-gara ikut acara yang diklaim kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, itu dikabarkan ingin kembali ke barisan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kabar kontroversial ini ditepis kawan Jhoni Allen.

Adalah pengacara Partai Demokrat (PD) Heru Widodo yang mengungkapkan informasi Jhoni Allen Marbun ingin kembali menjadi kader AHY. Heru mengklaim Jhoni Allen memohon kepada Mahkamah Partai Demokrat untuk dikembalikan sebagai kader di bawah kepemimpinan AHY.

"Pada saat ini, salah satu penggugat, yakni Pak Jhoni Allen Marbun, sedang bersengketa di Mahkamah Partai, sedang berjuang, memohon kepada Demokrat untuk dikembalikan sebagai anggota Partai Demokrat," kata Heru di PTUN Jakarta, Kamis (15/10/2021).

"(Kader) di bawah kepemimpinan AHY," sambut salah satu kuasa hukum Demokrat yang berada di sebelah kiri Heru.

Seperti diketahui, Jhoni Allen merupakan salah seorang penggagas KLB Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu. Jhoni Allen telah dipecat sebagai kader Demokrat oleh AHY.

Marzuki Alie, yang notabene satu barisan dengan Jhoni Allen Marbun, menegaskan kabar tersebut palsu. Dia menyebut Jhoni Allen hanya membela haknya di majelis partai (MP) Demokrat.

"Dia itu membela haknya di MP, dan itu bergulir sejak sebelum KLB melalui PN (Pengadilan Negeri). Bukan kepada AHY, tapi kepada MP," kata Marzuki saat dihubungi, Jumat (15/10).

Marzuki mengatakan majelis Partai Demokrat bersifat independen. Karena itu, menurutnya, Jhoni Allen Marbun tidak memohon kepada AHY, melainkan kepada majelis partai.

"MP itu independen, terpisah dari kepengurusan, kecuali dia lakukan kepada AHY. Inilah mereka nggak paham UU Parpol, seolah kekuasaan itu mutlak di Ketum, padahal UU Parpol memisahkan fungsi eksekutif dan yudikatif," katanya.

Simak juga 'PD Bawa Satu Bus 'Pasukan' Kawal Sidang di PTUN Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]