Bekasi Minta DKI Tambah Jumlah Penerima Dana Kompensasi Bau Bantargebang

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 13 Okt 2021 18:16 WIB
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto (Tiara/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta bersama Pemkot Bekasi bulan ini akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terbaru pemanfaatan lahan TPST Bantargebang. Ada sejumlah klausul yang berubah, salah satunya penerima dana kompensasi bau Bantargebang ditambah menjadi 24 ribu KK.

"Menambah sekitar 6.000-an. Dulu 18 ribu, sekarang jadi 24 ribu. Rencananya ya, apabila revisi PKS tersebut sudah ditandatangani," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/10/2021).

Asep menuturkan, 24 ribu KK berasal dari empat kelurahan di Bantargebang. Adapun besaran dana kompensasi tetap Rp 300 ribu per KK yang diberikan setiap bulan.

"Besaran dana kompensasi itu kan ada formulanya, dan itu sudah disepakati oleh Pemkot Bekasi. Selama ini kita masih sesuai dengan Pemprov DKI, tidak ada konflik maupun hal-hal yang mengganggu besaran dana kompensasi. Besaran formula tidak berubah," jelasnya.

Secara keseluruhan, total ada 8 klausul disepakati kedua belah pihak dalam kontrak baru TPST Bantargebang. Apabila disetujui, rencananya kontrak akan ditandatangani oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada 26 Oktober mendatang.

"Kalau berubah itu memang ada keinginan Pemkot Bekasi untuk menambah lingkup dari perjanjian tersebut, dari 5 lingkup menjadi 8 lingkup. Jadi kalau selama ini menjadi pemulihan pencegahan, kemudian ada pendidikan kesehatan BLT, kemudian ke depan nanti ada penambahan untuk peningkatan sarana kebersihan mereka. Ada permohonan penambahan jumlah warga, jumlah KK yang menambah jumlah BLT," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan lahan TPST Bantargebang masih dibahas. Padahal, kontrak lima tahunan itu akan segera berakhir pada 26 Oktober mendatang. Lantas, apakah negosiasi berjalan alot?

"Ya biasalah yang namanya negosiasi begitu. Maksudnya, ada dinamikanya, tapi kita mencari yang terbaik buat posisi masing-masing," kata Humas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Yogi Ikhwan saat dihubungi, Senin (11/10)

Yogi mengatakan sampai saat ini negosiasi antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi masih berlangsung. Dia berharap penandatanganan kontrak baru dapat dilakukan pada akhir Oktober mendatang.

Simak juga 'Saat Anies Akan Hilangkan Sampah di Bantargerbang':

[Gambas:Video 20detik]

(taa/idn)