Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan masih ada kementerian/lembaga yang tidak setuju dengan sistem satu data ASN. Tjahjo mengatakan adanya satu data dapat mempercepat implementasi sistem merit.
"Beberapa kali kita rapat kabinet sudah diputuskan mempercepat proses satu data, tapi dalam rapat koordinasi, ada lembaga, ada kementerian, yang tidak setuju adanya satu data," kata Tjahjo, Selasa (12/10/2021).
Hal itu disampaikan Tjahjo dalam acara seminar bertajuk 'Penguasaan Sistem Merit Menuju Birokrasi Kelas Dunia 2024' di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Tjahjo mengatakan satu data ASN juga merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tetapi perintah Presiden, segera dipanggil satu data, masuk rapat teknisnya, ada menteri dan para lembaga yang tidak setuju adanya satu data," lanjutnya.
Tjahjo mengatakan satu data ASN diperlukan untuk percepatan implementasi sistem merit.
"Guna mempercepat implementasi sistem merit secara komprehensif di seluruh instansi pemerintah, maka beberapa langkah strategis perlu untuk kita lakukan bersama," katanya.
Dia mengatakan, dalam mewujudkan sistem merit, perlu ada kolaborasi di antara kementerian/lembaga terkait. Menurutnya, setiap instansi yang terlibat harus memiliki tujuan yang selaras.
"Pertama, kolaborasi antara KemenPAN-RB, LAN, BKN, dan KSAN perlu untuk semakin diperkuat. Masing-masing instansi harus bergerak bersama dan selaras," ujarnya.
Tjahjo menjelaskan, dalam upaya memperkuat database ASN, juga perlu adanya satu data. Namun, kata Tjahjo, masih ada kementerian/lembaga terkait yang tidak setuju dengan adanya satu data.
"Kedua, penguatan database terkait kemajuan birokrasi termasuk terkait manajemen ASN, di mana database terkait ASN tidak boleh berbeda visi, hanya boleh ada satu data. Ini satu data yang saya kira menjadi pemikiran kita bersama," ucapnya.
Lebih lanjut Tjahjo mengatakan selain dengan satu data, diperlukan juga aplikasi yang saling terintegrasi. Untuk itu, kata Tjahjo, perlu adanya tim yang dapat mengelola segala informasi manajemen ASN.
"Ketiga, mendorong integrasi pelaksanaan sistem manajemen ASN dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi," katanya.
"Saat ini masih banyak aplikasi yang dibangun oleh masing-masing instansi pemerintah hal ini tentu akan melahirkan inefisiensi. Oleh karenanya, perlu segera memiliki yang mengelola segala informasi segala manajemen ASN," imbuhnya.
(jbr/jbr)
