.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mendorong kabupaten/kota untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi berbasis desa. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo mengatakan hal ini karena masih ada wilayah yang memiliki cakupan vaksinasi COVID-19 di bawah 50 persen.
"Hingga saat ini vaksinasi COVID-19 di Jawa Tengah rata-rata sudah 49,5 persen. Ada daerah yang sebagian di bawah 50 persen, tapi juga banyak yang sudah di atas 70 persen," ujar Yulianto dalam keterangan tertulis, Senin (11/10/2021).
Usai rapat penanganan COVID-19 di kantor Gubernuran hari ini, ia pun merinci daerah yang cakupan vaksinasinya sudah di atas 70 persen, antara lain Kota solo, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Tegal, Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo. Sementara daerah yang cakupan vaksinasinya di bawah 50 persen, di antaranya Banyumas, Rembang, Purworejo, Kebumen, Blora, Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Temanggung, Cilacap, Banjarnegara, Pemalang dan Brebes.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang di bawah 50 persen tidak semuanya karena faktor ketersediaan vaksin, tapi juga percepatan pelaksanaannya. Sehingga yang masih rendah kita dorong untuk melakukan suatu percepatan secara simultan berbasis pada desa. Jadi, kalau berbasis desa itu sangat bagus," jelasnya.
Vaksinasi COVID-19 berbasis desa ini dinilai efektif. Utamanya dalam mendorong percepatan dan pemerataan vaksin baik masyarakat secara total maupun lansia.
"Maka konsep vaksinasi berbasis desa itu sangat bagus sekali, karena semua faskes bergerak Bersama. Kedua, lansia mudah aksesnya dan bisa jemput bola. Seperti di beberapa tempat yang sudah melakukan ini, di Boyolali ternyata cukup bagus baik total maupun lansia," terangnya.
Diungkapkan Yulianto, saat ini pihaknya mampu menyuntikkan vaksin sekitar 2,5 juta per minggu. Dan minggu ini Jawa Tengah menerima 2,6 juta dosis vaksin. "Semoga ini bisa diselesaikan, sehingga angka vaksin bisa tinggi," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjelaskan vaksinasi menjadi syarat status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga, ia mendorong kabupaten/kota yang masih di bawah 50 persen untuk segera melakukan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat.
"Alhamdulillah kondisi membaik. Tapi memang ada beberapa daerah kondisi levelnya naik, karena ada satu syarat yaitu vaksinnya kurang," ungkapnya.
Ia juga meminta kabupaten/kota yang masih di bawah 50 persen untuk menghitung dan melaporkan berapa vaksin yang dibutuhkan. Ganjar menyebut akan meminta vaksin secara langsung ke Kementerian Kesehatan khusus untuk daerah di Jawa Tengah yang masih berada di bawah angka 50 persen.
"Kita pastikan kabupaten/kota di bawah 50 persen untuk menghitung berapa kebutuhannya untuk berapa hari minimal untuk satu minggu. Kami akan minta ke Kementerian Kesehatan khusus daerah di bawah 50 persen, agar bisa dilakukan percepatan," tandasnya.
(prf/ega)
