Partai Demokrat (PD) menyerahkan sejumlah berkas permohonan pengajuan diri sebagai pihak tergugat intervensi dalam gugatan AD/ART yang diajukan KLB kubu Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA). Berkas tersebut telah diterima oleh panitera dan panitera muda tata usaha negara MA.
"Tadi kami baru saja diterima di gedung Mahkamah Agung oleh panitera dan panitera muda tata usaha negara serta humas Mahkamah Agung. Dan kami secara resmi menyampaikan permohonan sekaligus keterangan sebagai pihak termohon intervensi pada Mahkamah Agung berikut keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Partai Demokrat sehubungan dengan judicial review terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat berikut bukti-buktinya," kata kuasa hukum PD Hamdan Zoelvan di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (11/10/2021).
Hamdan menjelaskan, alasan PD mengirim langsung berkas permohonan pengajuan tersebut ke MA karena dalam gugatan AD/ART yang diajukan kubu Moeldoko, tidak menjadikan PD sebagai pihak terlapor. Untuk itu, menurut Hamdan, penting bagi PD untuk mengantarkan permohonan pengajuan secara langsung mengingat AD/ART yang digugat merupakan hasil kongres PD.
"Tanda terimanya ini, dan mengapa ini penting kami antarkan secara langsung oleh saya dan wakil ketua umum dan ketua dewan kehormatan Partai Demokrat, karena Partai Demokrat mohon keadilan karena dalam permohonan judicial review terhadap Anggaran Dasar Partai Demokrat tidak menjadikan Partai Demokrat sebagai pihak," jelasnya.
Hamdan ingin MA memberi kesempatan PD untuk memberikan penjelasan mengenai AD/ART yang digugat itu. Dia ingin termohon dalam gugatan pihak KLB kubu Moeldoko adalah PD bukan Kementerian Hukum dan HAM.
"Kemudian yang kedua, Mahkamah Agung dalam hukum acaranya yang dikenal hanya termohon, termohonnya yang diajukan dalam permohonan itu adalah Menteri Hukum dan HAM. Jadi kami mohon keadilan, memberikan kesempatan kepada Partai Demokrat untuk memberi penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan yang terkait dengan permohonan itu agar masalahnya clear, jelas, hingga hakim yang mulia para Hakim Agung mempertimbangkan seluruh informasi yang ada," ujarnya.
Sementara Ketua Dewan Kehormatan PD, Hinca Pandjaitan, mengatakan pihaknya tidak akan melakukan intervensi kepada MA atas permohonan tersebut. Dia berharap keterangan dari PD bisa didengar oleh MA melalui pengajuan permohonan intervensi tersebut.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
