Saat Mafia Tanah Sudah Menyusup ke Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 10 Okt 2021 11:05 WIB
Ilustrasi kasus hukum atau salah tangkap
Ilustrasi pengadilan (Foto: Istimewa)

Hal senada juga disampaikan akademisi Derita Prapti Rahayu. Di tengah carut marut isu mafia tanah yang masif terjadi di tengah masyarakat, Komisi Yudisial diminta mengoptimalkan fungsi pengawasan hakim/ pemantauan persidangan bagi kasus tanah yang terindikasi melibatkan jaringan mafia tanah.

"Fungsi pemantauan persidangan terhadap kasus mafia tanah harus dilakukan KY karena proses penyelesaiannya melibatkan lembaga peradilan. Di sisi lain KY ingin menunjukkan keberpihakannya untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan mandiri," ujar Derita yang juga dosen Universitas Bangka Belitung itu.

Menurut Derita Prapti Rahayu, sebagai dosen dan peneliti kasus pertanahan, tantangan terbesar dalam menyelesaikan kasus pertanahan hari ini adalah memutus rantai mafia tanah di segala sektor pemerintah, termasuk lembaga peradilan.

"Dalam hal ini KY punya peran yang strategis untuk memutus mata rantai tersebut, khususnya yang terjadi di lembaga peradilan", ucap Derita.

Di sisi lain, KY telah menerima 115 laporan masyarakat terkait perkara pertanahan pada 2019-2021. Yaitu terdiri atas 42 laporan pada 2019, 38 laporan pada 2020, dan 35 laporan pada 2021. Perkara tanah yang banyak dilaporkan ke KY didominasi penguasaan tanah tanpa hak. Hal lain berupa keberatan atas proses dan putusan pengadilan, sengketa waris, hingga sertifikat ganda.

Selain itu, sejak 2019 hingga 2021, KY menerima 23 permohonan pemantauan persidangan terkait kasus pertanahan. KY tidak bermaksud mengintervensi jalannya perkara, tetapi berupaya menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim dalam memeriksa serta memutus perkara,.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan di Rawamangun, tanah milik Pertamina juga hendak digasak.

"Siapa saja korban? Korban bukan hanya masyarakat, Pertamina pak, dengar? Pertamina kasus di Pulomas, depan Pramuka, Rawamangun," ungkap Sofyan

Sofyan menjelaskan soal gugatan tanah Pertamina tersebut. Anak diplomat pun dicatut terkait tanah tersebut.

"Tanah Pertamina itu digugat, keluarga yang menggugat itu membikin statement kalau dia nggak pernah klaim itu tanah. Karena kebetulan orang yang digunakan itu anaknya salah satu diplomat duta besar kita," papar Sofyan.


(asp/mae)