Mahfud Sebut Mafia Tanah-Mafia Hukum Rebut Ribuan Hektare Tanah Negara

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 07 Okt 2021 13:26 WIB
Jalan rusak. dikhy sasra/ilustrasi/detikfoto
Ilustrasi mafia tanah (Dikhy Sasra/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan ada ribuan hektare tanah milik negara yang diambil secara sepihak oleh mafia pertanahan. Tanah milik negara itu kemudian dibagi-bagi ke pihak swasta hingga perorangan.

Awalnya Mahfud berbicara mengenai istilah mafia peradilan yang berubah menjadi mafia hukum sejak zaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga kata Mahfud, bukan hanya pengadilan yang bermain dalam permasalahan tanah, tetapi juga aparat penegak hukum di luar pengadilan.

"Istilah mafia peradilan itu sejak zaman Presiden SBY, diganti istilahnya jadi mafia hukum. Karena bukan hanya pengadilan yang merusak pertanahan itu," kata Mahfud dalam acara seminar nasional 'Peran Komisi Yudisial dalam Sidang Sengkarut Kasus Pertanahan' secara virtual, Kamis (7/10/2021).

"Di aparat penegak hukum yang belum ke pengadilan pun itu bermasalah, di kejaksaan, di kepolisian, di pemerintahan, di kantor BPN, dan sebagainya. Lurah, camat, dan seterusnya," sambung dia.

Mahfud mengatakan tanah milik negara yang diambil secara sepihak oleh mafia tanah dan dibagi ke pihak swasta hingga perorangan itu berada di suatu provinsi. Namun Mahfud tidak menyebut provinsinya.

"Sehingga di sebuah provinsi itu ada sebuah tanah milik negara ribuan hektare sudah terbagi kepada orang-orang swasta secara perorangan," ujarnya.

Mahfud menuturkan, saat dilakukan pengecekan, ternyata mereka yang mengambil tanah negara secara sepihak itu masing-masing sudah memiliki sertifikat sendiri. Padahal, kata Mahfud, negara belum pernah mengalihkan tanah tersebut ke perorangan.

"Sesudah dicek, mereka sudah punya sertifikat masing-masing. Padahal sertifikat aslinya itu milik negara, tapi negara belum pernah mengalihkan ke perorangan. Kok sudah terjadi pengambilan secara sepihak," tuturnya.

"Sesudah dicek semua, RT-nya sudah memberi keterangan, camatnya, bupatinya, BPN-nya sudah, sehingga masalahnya menjadi rumit. Ini mafia hukum belum masuk ke peradilan itu, belum masuk ke pengadilan. Sehingga ada mafia hukum, nanti sambungannya di mafia hukum itu lalu ke pengadilan. Sehingga mafia pengadilan itu sebenarnya bagian dari mafia hukum pertanahan," lanjutnya.

Simak lengkapnya di halaman berikutnya.