Saat Mafia Tanah Sudah Menyusup ke Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 10 Okt 2021 11:05 WIB
Ilustrasi kasus hukum atau salah tangkap
Ilustrasi pengadilan (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut mafia tanah sudah merusak tataran hukum. Tidak hanya di tingkat penyidikan, tetapi juga ke ujung sistem peradilan, yaitu pengadilan. Mengerikan!

Mahfud menyebut mafia hukum dulunya adalah mafia peradilan. Namun, sejak SBY memimpin RI, istilah 'mafia peradilan' berubah menjadi mafia hukum karena banyak oknum pejabat di luar pengadilan yang terlibat dalam permasalahan pertanahan.

"Saya ingin menambah, istilah 'mafia peradilan' itu sejak zaman Presiden SBY diganti istilahnya jadi 'mafia hukum'. Karena bukan hanya pengadilan yang merusak pertanahan itu, di aparat penegak hukum yang belum ke pengadilan pun itu bermasalah, di Kejaksaan, di Kepolisian, di pemerintahan, di kantor BPN dan sebagainya, lurah, camat, dan seterusnya," ujar Mahfud dalam seminar pada pekan ini.

Benarkah analisis Mahfud Md?

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, M Musa, menyebut kasus pertanahan yang muncul di persidangan sangat banyak. Peran pengawasan dan pemantauan oleh KY adalah masalah serius untuk dilakukan terhadap proses persidangan kasus-kasus pertanahan yang diperiksa dan diadili hakim di persidangan.

"Kasus pertanahan saat ini menjadi isu serius dengan pelbagai kompleksitas permasalahannya dari hulu hingga ke muara yg muncul di persidangan," kata Musa kepada wartawan, Minggu (10/10/2021).

Modus operandi dan rekayasa yang tersistem dari para oknum sejak awal kepemilikan tanah dengan dasar 'menciptakan' legalitas formal kepemilikan menjadi persoalan mendasar terhadap kesejatian hak-hak tanah dari rakyat menjadi terabaikan. Akibat masifnya pergerakan mafia tanah, maka Komisi Yudisial (KY) diminta masuk memantaunya.

"Dengan demikian, Komisi Yudisial (KY) dituntut kejeliannya menilai secara integral suatu persoalan kasus pertanahan yang diadili, tidak hanya menilai realitas sikap prosedural dan perilaku formal hakim dalam proses menegakkan hukum," ucap Musa.

KY juga diharapkan lebih cerdas memahami kausalitas persoalan yang disidangkan, sehingga keterselubungan permainan dalam mengadili kasus tanah bisa terungkap.

"KY harus berani menterjemahkan fungsi pengawasannya terhadap hakim, tidak hanya menilai dari persoalan perilaku hakim yang kasat mata dalam proses peradilan untuk memahami ketercelaan perilaku hakim mengadili kasus-kasus pertanahan di daerah-daerah," kata Musa.

"Pengetahuan hukum masyarakat sangat rendah sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi korban para 'predator tanah' berkerah putih," sambung Musa.

Lihat Video: Jokowi Singgung Mafia Tanah: Aparat Jangan Ada yang Membekingi!

[Gambas:Video 20detik]