Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada mantan anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Abdul Rozaq Muslim. Selain itu, hak politik mantan Politikus Golkar itu dicabut selama 2 tahun terhitung saat keluar dari penjara.
Hukuman ini setahun lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung. "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rozaq Muslim tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," kata ketua majelis hakim Sir Johan yang dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Kamis (7/10/2021).
Majelis yang beranggotakan Ummi Maskanah dan Agoeng Rahardjo ini juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, menghukum Abdul Rozaq Muslim membayar uang pengganti sebesar Rp 9.180.500.000 yang selanjutnya akan disetorkan ke kas negara dan kas daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
"Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan," ucap majelis.
Terakhir, majelis menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik kepada Abdul Rozaq Muslim.
"Menetapkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak pilih dalam pemilihan jabatan publik/pejabat negara selama 2 (dua) tahun," pungkas majelis.
Untuk diketahui, jaksa KPK dalam dakwaannya mendakwa Abdul Rozaq Muslim menerima suap hingga Rp 9 miliar lebih dari pengusaha atau kontraktor Carsa ES. Jaksa KPK mengungkap awal mula dugaan korupsi yang berkaitan sejumlah proyek di Kabupaten Indramayu itu.
Jaksa KPK Trimulyono Hendardi menjelaskan kasus itu bermula di tahun 2016. Kala itu, Abdul Rozaq Muslim tengah melakukan reses. Di saat reses itulah, Abdul Rozaq bertemu dengan Carsa ES.
"Dalam pertemuan itu, terdakwa menginformasikan kepada Carsa ES bahwa untuk pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Indramayu dapat menggunakan anggaran bantuan keuangan provinsi (Banprov) Jawa Barat," ujar jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (14/4/2021).
Abdul Rozaq berujar kepada Carsa dapat membantu proses penganggaran itu di Badan Anggaran (Banggar). Akan tetapi, Abdul Rozaq meminta bagian apabila dana tersebut cair.
"Jika berhasil dianggarkan, proyek tersebut akan dikerjakan oleh Carsa ES. Namun, Carsa ES harus memberikan fee sejumlah yang kepada terdakwa sebesar tiga sampai dengan lima persen dari nilai keuntungan yang dananya bersumber dari Banprov Jawa Barat tersebut," kata Jaksa.
Carsa menyepakati hal itu. Kemudian, Abdul Rozaq mengarahkan Carsa untuk membuat proposal pengajuan ke Bappeda Kabupaten Indramayu yang nantinya akan diinput ke rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Jawa Barat secara daring. Sementara fisiknya akan diserahkan ke Bappeda Jabar dengan surat pengantar Bupati Indramayu.
Setelah itu, Carsa menyampaikan daftar proyek yang akan dikerjakannya itu ke Abdul Rozaq yang kemudian diperjuangkan Abdul Rozaq dengan memasukkan daftar tersebut ke dana aspirasi di fraksi Golkar yang akan diajukan ke Pemprov Jabar. Namun, Abdul Rozaq hanya memiliki kuota mengajukan dana aspirasi sebanyak 5 kegiatan.
Lantaran kuotanya terbatas, Abdul Rozaq kemudian mendatangi Ade Barkah yang kala itu menjabat pimpinan DPRD Jabar dengan maksud meminta jatah dana aspirasi dari anggota fraksi Golkar dan fraksi lainnya. Ade Barkah pun memberi ruang kepada Abdul Rozaq terkait permintaan tersebut.
