2 Pejabat Terjerat Korupsi, Wabup Indramayu: Harus Jadi Pelajaran!

Sudirman Wamad - detikNews
Kamis, 30 Sep 2021 14:07 WIB
Dua pejabat Pemkab Indramayu ditahan karena korupsi RTH
Foto: Dua pejabat Indramayu terjerat kasus korupsi (Istimewa).
Indramayu -

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menetapkan dua pejabat Pemkab Indramayu sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penataan ruang terbuka hijau (RTH). Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim menyayangkan adanya kasus tersebut.

Lucky menyatakan sepenuhnya menyerahkan kasus tersebut kepada apara penegak hukum. "Kami menyerahkan sepenuhnya secara hukum, dalam konteks ini kejaksaan. Kami menghargai prosesnya sampai ada putusan," kata Lucky Hakim kepada detikcom, Kamis (30/9/2021).

Menurutnya kasus dugaan korupsi yang menyeret dua pejabat Pemkab Indramayu itu harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ia mengingatkan agar pejabat Pemkab Indramayu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan anggaran.

"Memang ada juga yang kesalahan administrasi. Itu kan bisa teridentifikasi saat pemeriksaan di BPK. Kemudian diminta mengembalikan. Tapi ada juga yang dari awal bersifat koruptif. Ini jangan sampai terjadi dan harus menjadi pelajaran," ucap Lucky.

Ia mengatakan korupsi berdampak buruk bagi pembangunan. "Bisa merugikan masyarakat dan pejabat itu sendiri," kata Lucky.

Lucky meminta agar pejabat Indramayu tetap mengedepankan transparansi penggunaan angaran. Menurutnya, Pemkab Indramayu telah bekerja sama dengan KPK dan instansi lainnya untuk mencegah adanya korupsi.

"Kita sudah sering bersama KPK lakukan meeting. Memberi tahu batasan-batasannya. Kita cegah agar tidak ada korupsi," kata Lucky Hakim.

Sebelumnya, dua pejabat Pemerintah Kabupaten Indramayu ditetapkan tersangka dugaan korupsi penataan ruang terbuka hijau (RTH) Alun-alun Kabupaten Indramayu. Korupsi tersebut diketahui menelan kerugian negara mencapai Rp 2 miliar.

Dua pejabat tersebut yakni Suryono selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu dan Bhayu Soekarno Muda selaku Kabid kawasan Perumahan pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu. Selain dua pejabat, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat juga menetapkan dua orang pihak swasta sebagai tersangka yakni PPP selaku Direktur Utama PT MPG dan N selaku makelar.

"Menahan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi untuk kegiatan pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau kawasan Taman Alun-alun Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2019" ucap Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Riyono di kantor Kejati Jabar, Jalan Naripan, Kota Bandung, Rabu (29/9/2021).

(mso/mso)