DPRD Sumbar Gas Hak Angket Usai Kasus Penipuan Surat Gubernur Disetop Polisi

Jeka Kampai - detikNews
Selasa, 05 Okt 2021 15:24 WIB
Polisi terus menyelidiki kasus surat sumbangan yang terdapat tanda tangan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi untuk penerbitan buku. Polisi mengamankan surat tersebut lebih dari tiga dus yang belum disebar.
Surat permintaan sumbangan Gubernur Sumbar. (Jeka Kampai/detikcom)
Padang -

Polisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan penipuan terkait surat permintaan sumbangan yang diteken Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan proses hak angket yang telah bergulir tetap dilanjutkan usai penyelidikan di kepolisian disetop.

"Masih on the track. Tetap berproses dan berjalan," kata Juru Bicara Pengusul Hak Angket, Irwan Afriadi, kepada wartawan, Selasa (5/10/2021).

Politikus Partai NasDem itu mengatakan pengajuan hak angket terhadap Mahyeldi belum dibahas secara maksimal. Dia mengatakan DPRD Sumbar masih fokus membahas APBD Sumbar 2022.

"Hari-hari ini fokus kita di DPRD sedang membahas APBD. Kalau kemarin-kemarin APBD Perubahan 2021, sekarang bahasannya APBD 2022. Tentu kita tidak ingin merugikan daerah kalau APBD ini tidak kita bahas. APBD ini kan ada batas waktunya. Kalau tidak selesai sesuai jadwal akan berpengaruh terhadap DID (Dana Insentif Daerah) dari pusat. DID kita lumayan besarnya," kata Irwan.

Irwan mengatakan pihaknya tak ingin pengajuan hak angket mengganggu kerja DPRD Sumbar dalam pembahasan APBD. Dia menyebut pihaknya bakal fokus menuntaskan pembahasan APBD Sumbar.

"Kita tidak ingin persoalan hak angket surat gubernur ini mengganggu pembahasan APBD, sehingga sekarang kita fokus APBD dulu," ujarnya.

Hak angket ini diajukan 33 dari 65 anggota DPRD Sumbar. Para pengusul hak angket itu terdiri dari 10 anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, 14 anggota DPRD sumbar dari Fraksi Gerindra, enam orang dari Fraksi PDIP-PKB, dan tiga orang dari Partai NasDem. Rekan NasDem di Fraksi PPP-NasDem belum memberikan respons.

Pengajuan hak angket itu dipicu beredarnya surat yang ditandatangani Gubernur Sumbar bernomor 005/3800/V/Bappeda-2021. Surat itu berisi permintaan partisipasi dan kontribusi penerbitan buku profil 'Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan' yang dikeluarkan atas disposisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Terbaru, polisi menyetop kasus dugaan penipuan terkait surat permintaan sumbangan Gubernur Sumbar itu. Polisi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, surat permintaan sumbangan itu adalah surat asli.

"Sejak awal kan kita menyelidiki dan menerima pengaduan dugaan tindak pidana penipuan atas beredarnya surat tersebut. Ada lima orang swasta yang mengedarkan surat-surat tersebut. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ternyata surat tersebut asli, sehingga tidak ditemukan adanya unsur penipuan," kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, saat dimintai konfirmasi, Senin (4/10).