.webp)
Viral di media sosial Twitter surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke pendiri Bloomberg Philanthropies, Michael R Bloomberg. Surat itu dicibir kemudian dianggap dipelintir oleh Gerindra.
Surat itu diangkat oleh akun @rokok_indonesia, Jumat (4/10) pekan lalu. Lalu dinarasikan Anies sedang minta jatah kampanye antirokok.
"Kenapa sih pada nyerang Anies Baswedan? Ya karena belio minta jatah ke bloomberg initiative buat kampanye antirokok," tulis akun itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akun @rokok_indonesia menyertakan surat dari Anies ke Bloomberg Initiative dalam cuitannya. Bloomberg disebut sebagai lembaga donor di balik kampanye anti-rokok global.
Akun itu menyebut lembaga itu didirikan miliarder Amerika Serikat (AS) Michael Bloomberg dan yang mana telah menggelontorkan uang hampir USD 1 miliar demi kampanye antirokok di seluruh dunia.
"Inisiasi bertukar surat dengan komitmen melarang rokok di daerah kekuasaannya ini ya bisa jadi alat tukar politik. Ingat bentar lagi 2024, waktunya cari dana bos," cuit akun @rokok_indonesia.
"Tipikal elit politik macam begini, saran kami, menjadi pihak yang tak layak dipilih. Baru jadi gabener aja udah cari donoran dari pihak asing. Alat barternya, ya nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup dari kretek ini," lanjut cuitan itu.
Akun itu kemudian menyinggung penutupan display rokok di warung Jakarta atau minimarket. Akun @rokok_indonesia menyebut kebijakan itu berdampak ke pengusaha ritel.
Memang, sejak Juni lalu menerbitkan seruan tentang pembinaan kawasan dilarang merokok. Salah satu poinnya adalah tidak memasang reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor), termasuk memajang kemasan/bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.
"Tak hanya itu, jika pembuatan Sergub DKI 8/2021 dilandasi surat Anies Baswedan pada Bloomberg, ini bakal menjadi preseden betapa produk kebijakan bisa dibuat berdasar pesanan filantropi asing," tulis akun tersebut.
"Jika betul, betapa busuknya pejabat politik yang mendapatkan posisi karena suara rakyat, tapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi (serta asing, tentu saja)" sambung akun @rokok_indonesia.
Gerindra Belas Anies
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif, membela Anies Baswedan. Narasi yang muncul disebutnya pelintiran dari isi surat Anies ke Bloomberg.
"Terlalu naiflah tuduhan itu. Apakah isinya permintaan dana? Bukankah itu ajakan kolaborasi? Dalam politik, pelintiran sangat maklum," kata Syarif kepada wartawan, Senin (4/10/2021).
Syarif menuturkan dalam dunia maya harus ada validasi. Termasuk isi dan tujuan surat dari Anies. Berdasarkan unggahan akun @rokok_indonesia, surat Anies itu dibuat pada Juli 2019.
"Dalam jagat dunia maya kita harus hati hati. Dalam perspektif politik soal ini tentu akan menjadi 'santapan' pihak yang tidak suka," kata Syarif.
PDIP Minta Penjelasan
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan maksud dan tujuan Gubernur Anies Baswedan mengirim surat ke pendiri Bloomberg Philanthropies, Michael R Bloomberg. Gembong menilai Anies tak perlu sampai menyurati Bloomberg.
"Nggak seharusnya, kolaborasi apa yang dimaksudkan itu. Kolaborasi sosialisasi? Kolaborasi kampanye? Loh dia kan punya perangkat untuk melakukan sosialisasi itu, untuk melakukan kampanye itu. Sebetulnya nggak perlu juga," kata Gembong.
Gembong menilai surat kolaborasi yang dikirim Anies itu tidak wajar. Sebab, lanjut dia, Anies berwenang mengatur kampanye antirokok tanpa perlu berkolaborasi dengan pihak lain.
"Gubernur diberikan kewenangan untuk mengatur. Kewenangan yang dimiliki Gubernur silakan untuk mengatur kawasan mana yang boleh dan tidak boleh merokok. Itu namanya pembatasan, undang-undang yang memberikan kewenangan kepada gubernur," lanjutnya.
Gembong menyebut Pemprov DKI sudah melakukan sejumlah terobosan dalam mengampanyekan gerakan antirokok. Gembong mengatakan terlalu berlebihan jika Anies sampai bersurat ke pihak lain.
"Terus ngapain sih lebay, lebay banget, terlalu lebay. Sekarang kan tahapan-tahapan pun sudah dilakukan, iklan rokok sudah tidak boleh di jalan protokol kan gitu loh itu sudah berjalan. Iklan rokok nggak boleh di TV, jam sekian yang masih ditonton anak anak misalkan itu, kan sudah suatu terobosan yang dilakukan pemerintah," ucapnya.
Lebih lanjut, Gembong mendesak Pemprov DKI mengklarifikasi kebenaran surat tersebut.
"Ya perlu juga (klarifikasi surat) agar ada kejelasan maksud dan tujuan yang dikirim ke perusahaan apa lembaga itu. Iya soal kolaborasinya kan maksud dan tujuannya apa," imbuhnya.
