TGUPP Colek Penuduh Anies Minta Jatah untuk Kampanye Antirokok: Sehat Min?

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 03 Okt 2021 19:59 WIB
Sebatang rokok yang dipatahkan, pertanda larangan untuk tidak merokok
Ilustrasi larangan merokok. (Foto: Thinkstock)
Jakarta -

Akun Twitter @rokok_indonesia menuduh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minta jatah untuk kampanye antirokok. Anies juga dituding cari dana dari pihak Asing.

Awalnya ramai pembahasan soal rokok yang menyerang Anies. Anies sejak Juni 2021 memang menerbitkan seruan tentang pembinaan kawasan dilarang merokok.

Warganet riuh dan muncul serangan ke Anies terkait rokok. Akun @rokok_indonesia lantas mengulas soal gaduh di beranda medsos Twitter itu.

Akun @rokok_indonesia kemudian mengunggah surat dari Anies yang ditujukan ke Bloomberg Philanthropies. Dan menuduh Anies minta jatah kampanye antirokok.

"Kenapa sih pada nyerang Anies Baswedan? Ya karena belio minta jatah ke bloomberg initiative buat kampanye antirokok," tulis akun tersebut, seperti dilihat Minggu (3/10/2021).

Bloomberg Philanthropies disebutkan sebagai lembaga donor di balik kampanye anti-rokok global. Dalam cuitan akun itu, surat Anies ke Bloomberg Philanthropies disebut dijadikan alat tukar politik. Akun itu menyinggung kontestasi politik 2024.

"Balik lagi ke Anies Baswedan, inisiasi bertukar surat dengan komitmen melarang rokok di daerah kekuasaannya ini ya bisa jadi alat tukar politik. Ingat bentar lagi 2024, waktunya cari dana bos," tulis akun @rokok_indonesia.

Akun @rokok_indonesia kemudian menuding Anies cari dana dari pihak Asing.

"Alat barternya, ya nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup dari kretek ini. Mungkin perkara ini terlihat simpel, alah cuma tutup display rokok saja. Namun tindakan ini merupakan kebijakan busuk dengan mendiskreditkan masyarakat Indonesia yang merokok dan kretek sebagai produk legal nan kultural di Indonesia," tulis akun itu.

Kebijakan Anies soal menutup display rokok di Jakarta juga disinggung. Sergub no 8 tahun 2021 dianggap akun @rokok_indonesia jadi jalan menerbitkan kebijakan ngaco lain.

"Tak hanya itu, jika pembuatan Sergub DKI 8/2021 dilandasi surat Anies Baswedan pada Bloomberg, ini bakal menjadi preseden betapa produk kebijakan bisa dibuat berdasar pesanan filantropi asing. Jika betul, betapa busuknya pejabat politik yang mendapatkan posisi karena suara rakyat, tapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi (serta asing, tentu saja)" lanjut akun tersebut.

detikcom kemudian meminta tanggapan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Naufal Firman Yursak terkait cuitan akun @rokok_indonesia. Naufal kemudian memberi izin untuk mengutip dari cuitannya yang diunggah Sabtu (2/20) kemarin.

"Sehat min? Pasti lagi sebel ya," ujar Naufal dalam akun Twitternya @firmanyursak.

Dalam profilnya, Naufal menegaskan cuitan yang diunggah merupakan pandangan pribadi dan tak terkait dengan institusi.

"Coba jangan anonim biar semua tahu siapa Anda :)," tulis Naufal.

(idn/fjp)