Heboh 'Jatah Kampanye Antirokok', Gerindra: Surat Anies Dipelintir

Tim detikcom - detikNews
Senin, 04 Okt 2021 11:50 WIB
Jakarta -

Heboh tuduhan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minta jatah untuk kampanye antirokok. Anies dituding menyurati lembaga asing untuk cari dana.

Surat Anies itu diunggah oleh akun @rokok_indonesia, Jumat (4/10) pekan lalu. Ada beberapa cuitan yang diunggah soal Anies.

Pertama, akun @rokok_indonesia memberi jawaban kenapa Anies diserang soal rokok di medsos Twitter. Saat itu akun tersebut menuding Anies minta jatah kampanye antirokok.

"Kenapa sih pada nyerang Anies Baswedan? Ya karena belio minta jatah ke bloomberg initiative buat kampanye antirokok," tulis akun itu.

Cuitan tersebut disertakan unggahan surat dari Anies ke Bloomberg Initiative, lembaga donor di balik kampanye anti-rokok global. Akun itu menyebut lembaga itu didirikan miliarder Amerika Serikat (AS) Michael Bloombergdan yang mana telah menggelontorkan uang hampir USD 1 miliar demi kampanye antirokok di seluruh dunia.

"Inisiasi bertukar surat dengan komitmen melarang rokok di daerah kekuasaannya ini ya bisa jadi alat tukar politik. Ingat bentar lagi 2024, waktunya cari dana bos," cuit akun @rokok_indonesia.

"Tipikal elit politik macam begini, saran kami, menjadi pihak yang tak layak dipilih. Baru jadi gabener aja udah cari donoran dari pihak asing. Alat barternya, ya nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup dari kretek ini," lanjut cuitan itu.

Akun itu kemudian menyinggung penutupan display rokok di warung Jakarta atau minimarket. Akun @rokok_indonesia menyebut kebijakan itu berdampak ke pengusaha ritel.

Memang, sejak Juni lalu menerbitkan seruan tentang pembinaan kawasan dilarang merokok. Salah satu poinnya adalah tidak memasang reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor), termasuk memajang kemasan/bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.

"Tak hanya itu, jika pembuatan Sergub DKI 8/2021 dilandasi surat Anies Baswedan pada Bloomberg, ini bakal menjadi preseden betapa produk kebijakan bisa dibuat berdasar pesanan filantropi asing," tulis akun tersebut.

"Jika betul, betapa busuknya pejabat politik yang mendapatkan posisi karena suara rakyat, tapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi (serta asing, tentu saja)" sambung akun @rokok_indonesia.

Gerindra membela Anies. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif menilai surat Anies dipelintir.

"Terlalu naif lah tuduhan itu. Apakah isinya permintaan dana? bukankah itu ajakan colaborasi? Dalam politik, pelintiran sangat maklum," kata Syarif kepada wartawan, Senin (4/10/2021).

Syarif menuturkan dalam dunia maya harus ada validasi. Termasuk isi dan tujuan surat dari Anies. Berdasarkan unggahan akun @rokok_indonesia, surat Anies itu dibuat Juli 2019.

"Dalam jagat dunia maya kita harus hati hati. Dalam perspektif politik soal ini tentu akan menjadi 'santapan' pihak yang tidak suka," kata Syarif.

(idn/fjp)