Geger Surat ke Bloomberg, Ini 3 Langkah Anies 'Melawan' Rokok di Jakarta

Tim detikcom - detikNews
Senin, 04 Okt 2021 14:29 WIB

Heboh Surat Anies ke Bloomberg

Surat Anies itu diunggah oleh akun @rokok_indonesia, Jumat (4/10) pekan lalu. Ada beberapa cuitan yang diunggah soal Anies.

Pertama, akun @rokok_indonesia memberi jawaban kenapa Anies diserang soal rokok di medsos Twitter. Saat itu akun tersebut menuding Anies minta jatah kampanye antirokok.

"Kenapa sih pada nyerang Anies Baswedan? Ya karena belio minta jatah ke bloomberg initiative buat kampanye antirokok," tulis akun itu.

Cuitan tersebut disertakan unggahan surat dari Anies ke Bloomberg Initiative, lembaga donor di balik kampanye antirokok global. Akun itu menyebut lembaga itu didirikan miliarder Amerika Serikat (AS) Michael Bloomberg dan yang mana telah menggelontorkan uang hampir USD 1 miliar demi kampanye antirokok di seluruh dunia.

"Inisiasi bertukar surat dengan komitmen melarang rokok di daerah kekuasaannya ini ya bisa jadi alat tukar politik. Ingat bentar lagi 2024, waktunya cari dana bos," cuit akun @rokok_indonesia.

"Tipikal elit politik macam begini, saran kami, menjadi pihak yang tak layak dipilih. Baru jadi gabener aja udah cari donoran dari pihak asing. Alat barternya, ya nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup dari kretek ini," lanjut cuitan itu.

Akun itu kemudian menyinggung penutupan display rokok di warung Jakarta atau minimarket. Akun @rokok_indonesia menyebut kebijakan itu berdampak ke pengusaha ritel.

Memang, sejak Juni lalu menerbitkan seruan tentang pembinaan kawasan dilarang merokok. Salah satu poinnya adalah tidak memasang reklame rokok atau zat adiktif, baik di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor), termasuk memajang kemasan/bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.

"Tak hanya itu, jika pembuatan Sergub DKI 8/2021 dilandasi surat Anies Baswedan pada Bloomberg, ini bakal menjadi preseden betapa produk kebijakan bisa dibuat berdasar pesanan filantropi asing," tulis akun tersebut.

"Jika betul, betapa busuknya pejabat politik yang mendapatkan posisi karena suara rakyat, tapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi (serta asing, tentu saja)," sambung akun @rokok_indonesia.


(idn/fjp)