detik's Advocate

Bagaimana Cara dan Biaya Mengubah Status Tanah Girik Jadi SHM?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 04 Okt 2021 09:01 WIB
ilustrasi dokumen sertifikat
Ilustrasi dokumen sertifikat (Foto: iStock).
Jakarta -

Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah menjadi alat bukti yang kuat dan mutlak, hingga bisa dibuktikan sebaliknya. Namun bagaimana cara menaikkan status sebuah tanah, dari tanah girik menjadi SHM?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email redaksi. Berikut pertanyaan lengkapnya:

Pagi detik's Advocate
Saya Wawan di Jakarta
Saya memiliki warisan tanah, tapi statusnya masih tanah girik. Dengan berbagai pertimbangan, sencana saya akan menaikkan statusnya menjadi SHM.

Bagaimana caranya dan berapa kira-kira biayanya?

Terima kasih

Wasalam

Jawaban:

Terima kasih pertanyaannya. Kami mengapresiasi niatan baik Bapak untuk menaikkan status menjadi SHM karena selain memberikan keamanan status juga memberikan tertib administrasi di bidang agraria.

Dengan adanya SHM, Anda berhak menggunakannya untuk segala keperluan (selama tidak melanggar hukum). Sekaligus mempermudah Anda saat hendak menjualnya atau mengalihkan kepemilikan kepada orang lain. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, atau dikenal juga dengan UUPA (Undang Undang Pokok Agraria), yang menyatakan jika seluruh tanah yang belum memiliki sertipikat harus didaftarkan konversi haknya ke negara melalui kantor pertanahan setempat.

Jika Saudara saat ini memiliki tanah girik atau tertarik membeli tanah girik, maka Saudara harus segera melakukan persiapan untuk mengubah status girik ke SHM. Adapun proses yang harus dilewati, yaitu:

1.Datang ke kelurahan
2.Datang ke kantor pertanahan
3.Siapkan biaya pembuatan sertipikat tanah dari girik

A. Urusan Kelurahan

Di tahap ini, Anda akan diminta untuk mengurus beberapa surat, antara lain sebagai berikut:

1.Surat Keterangan Tidak Sengketa
Ini untuk menunjukkan kalau Anda adalah pemilik yang sah dan tidak ada pihak lain yang mengklaim. Jika setelah dilakukan penelitian tidak ditemukan masalah sengketa, Kepala Desa atau Lurah akan menandatangani surat ini, beserta saksi berupa pejabat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Asumsinya, pihak RT/RW adalah perwakilan masyarakat setempat yang memahami sejarah penguasaan tanah ini. Selain RT/RW, bisa juga tokoh adat yang dijadikan saksi. Bagaimana jika ternyata ada sengketa? Lurah akan menunda untuk mengeluarkan surat ini. Anda dan pihak yang terlibat persengketaan harus terlebih dulu mencapai kata mufakat.

2 .Surat Keterangan Riwayat Tanah
Sebagai tanah adat atau tanah waris, bukan tidak mungkin ukuran tanah yang dimiliki berbeda-beda dari generasi ke generasi. Misalnya, awalnya keluarga saudara memiliki tanah girik seluas 2.000 meter persegi. Lalu kakek saudara menjual 1.000 meter persegi tanah kepada kenalannya. Sementara sisa tanah seluas 1.000 meter dibagi kepada Ayah saudara dan adiknya, sehingga masing-masing menguasai 500 meter persegi tanah. Pada akhirnya, tanah yang diturunkan untuk Anda hanya seluas 250 meter persegi, karena 250 meter persegi lainnya dipegang oleh kakak Saudara. Perincian seperti ini akan dituangkan di Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang memang berfungsi untuk menjelaskan riwayat penguasaan tanah dari awal hingga proses peralihan baik sebagian maupun keseluruhan.

3.Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik
Surat ini Saudara buat sebagai pemohon dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa. Fungsi dari surat ini adalah menegaskan jika Saudara memang sudah menguasai bidang tanah secara sah sebelum memohonkan hak atas tanah ini. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik mencantumkan tanggal perolehan penguasaan tanah, beserta cara perolehannya, misalnya melalui Akta Jual Beli.

B.Urusan Kantor Pertanahan

Setelah sukses mengurus surat-surat di kelurahan, langkah selanjutnya adalah mendatangi kantor pertanahan di area tanah milik saudara.

1.Datang ke loket penerimaan untuk mengajukan permohonan berkas
Jangan lupa, membawa dokumen asli girik atau fotokopi letter C, dokumen asli ketiga surat yang diurus di kantor kelurahan, bukti-bukti peralihan tanpa terputus, fotokopi KTP & KK saudara sebagai pemohon, fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan), surat kuasa jika pengurusan sertifikat dikuasakan, surat pernyataan sudah memasang tanda batas, dan dokumen lainnya sesuai persyaratan UU.

2.Dilakukan pengukuran ke lokasi
Hal ini dilakukan oleh petugas ukur yang akan membawa surat tugas pengukuran dari kepala kantor pertanahan. Tentunya, pengukuran ini baru akan dilakukan jika berkas permohonan sudah lengkap dan Anda sudah mendapat tanda terima dari loket penerimaan berkas di kantor pertanahan. Saat proses pengukuran, Anda atau kuasa akan membantu petugas dalam menunjukkan batas-batas atas kekuasaan tanah.

3.Pengesahan surat ukur
Setelah petugas selesai mengukur tanah di lokasi, hasilnya akan dicetak dan dipetakan di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Lalu, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan akan menandatangani Surat Ukur.

4.Penelitian oleh Petugas Panitia A
Panitia A adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, biasanya terdiri atas petugas dari BPN dan Lurah. Setelah Surat Ukur ditandatangani, Panitia A pun bertugas memeriksa, meneliti, dan mengkaji data fisik maupun yuridis-baik di lapangan maupun di kantor-untuk menyelesaikan permohonan pengakuan hak atas tanah.

5.Pengumuman data yuridis
Untuk memenuhi pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997, data yuridis permohonan hak tanah akan diumumkan di Kantor Kelurahan dan BPN selama 60 hari. Tujuan lainnnya dari pengumuman ini adalah untuk menjamin bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain terkait permohonan hak tanah tersebut. Jika dalam jangka waktu tersebut ada pihak yang menyatakan berkeberatan, permohonan hak atas tanah akan ditunda hingga masalah ini selesai.

6.Penerbitan SK atas tanah
Ketika periode pengumuman data yuridis telah terpenuhi (tidak ada pihak yang menyatakan keberatan), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan SK (Surat Keputusan) tentang pemberian hak atas tanah. Artinya, tanah girik Anda sudah berubah haknya menjadi sertipikat.

7.Pembayaran BPHTB
Setelah SK pemberian hak atas tanah diterbitkan, masih ada proses pensertifikatan di bagian Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI). Namun, Anda harus terlebih dulu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sesuai luas tanah yang tercantum di Surat Ukur. Jumlah BHPTB yang dibayarkan bergantung kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah.

8.Pendaftaran SK Hak untuk penerbitan sertifikat
Selanjutnya proses SK Hak akan didaftarkan untuk melanjutkan proses penerbitan sertipikat hak milik (SHM).

9.Pengambilan sertifikat
Setelah sertipikat ditandatangani oleh pihak berwenang, sertifikat dinyatakan selesai. Dan saudara dapat mengambilnya di loket pengambilan. Tanah girik saudara kini sudah resmi menjadi hak milik. Proses pembuatan sertifikat ini tidaklah sama terhadap tiap orang, tergantung kelengkapan dokumen. Namun pada umumnya proses selesai dalam jangka waktu 6 bulan setelah pengajuan pertama kali.

Lihat juga Video: Kepala Desa di Klungkung Bali Ditangkap Gegara Palsukan Sertifikat Tanah

[Gambas:Video 20detik]