detik's Advocate

Gaji Nyaris Habis untuk Bayar Mut'ah-Nafkah Anak, Bisakah Saya Renegosiasi?

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 01 Okt 2021 08:37 WIB
Ilustrasi Subsidi Bunga
Ilustrasi (Foto: shutterstock)
Jakarta -

Perceraian membawa dampak hukum, seperti kewajiban membayar biaya mut'ah, iddah, dan nafkah anak setiap bulan. Lalu bagaimana bila di kemudian hari penghasilan mantan suami tidak menutupi kewajiban itu?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com . Berikut pertanyaan lengkapnya:

Perkenalkan saya Wawan, dari Jakarta. Tahun 2020 saya bercerai dengan pasangan saat itu karena ketidakharmonisan, di mana hasil keputusan pengadilan saya membayar mut'ah, iddah, dan nafkah anak setiap bulan.

Saat masih bersama, saya membeli secara berutang kepada bank aset tanah dan membangun kontrakan yang mana ditujukan untuk keperluan anak. Tidak ada bukti kuitansi karena membeli tanah masih keluarga sendiri.

Yang menjadi pertanyaan :

1.Apabila saya diminta mantan pasangan sejumlah pembayaran di luar putusan pengadilan serta ancaman dibawa proses hukum apa boleh saya menolak? karena secara penghasilan sendiri sekitar 80% gaji dengan komposisi 40% nafkah anak dan 40% utang ke bank. Sehingga 20% sisanya untuk hidup dan bahkan untuk keluarga baru saya. Hal ini cukup mengganggu psikologis saya secara pribadi. Mohon opini dan informasi dasar hukumnya.

2. Untuk aset yang ditunjukan untuk anak baik tanah maupun kontrakan, upaya hukum apa yang dapat dilakukan/ditempuh agar dapat menjadi pertimbangan hakim apabila diproses di pengadilan.

3. Apakah mungkin dapat dilakukan pengajuan harta gono gini, sehingga saya betul betul dapat mengelola semata mata keperluan anak di mana asset tersebut saya tidak memiliki kuitansi atau alat bukti pembelian karena membeli dengan keluarga mantan pasangan.

4. Untuk saat ini anak saya masih mendapatkan fasilitas kesehatan dari perusahaan berupa rawat inap serta rawat jalan setelah rawat inap. Apabila diminta pembayaran untuk di luar ditanggung perusahaan saya harus seperti apa? karena penghasilan saya hanya tersisa 20% serta asset saya sebelumnya sama sekali tidak dikuasasi

Demikian pertanyaan disampaikan, besar harapan untuk bantuan opini dari Tim Pengasuh Detik's Advocate

Best Regard
Wawan

Untuk menjawab permasalahan di atas, kami menghubungi advokat Handika Febrian, S.H. Berikut pendapat hukumnya:

Salam sejahtera kepada Pak Wawan, semoga sehat selalu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan.

1.Menurut kami seharusnya para pihak menghormati dan melaksanakan tindakan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah ditetapkan terkait jumlah pembayaran Mut'ah, nafkah masa iddah dan nafkah anak yang wajib dibayar. Apabila ada ancaman seperti yang disampaikan untuk dibawa ke proses hukum sepertinya tidak relevan, dikarenakan seluruh pembayaran yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu melaksanakan perintah pengadilan yang mana hal tersebut merupakan kewajiban hukum. Menurut kami hal tersebut dapat ditolak.

Selanjutnya penetapan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak laki-lai yang ditetapkan oleh hakim juga telah dipertimbangkan berdasarkan kesanggupan. Hal ini didasarkan pada Pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

2.Terkait aset tanah dan bangunan yang anda sampaikan, pertama harus dibuktikan terlebih dahulu apakah aset tersebut adalah benar milik saudara secara keperdataannya, lalu bagaimana latar belakang perolehannya. Melihat dari pernyataan saudara terkait aset tersebut yang belum dikuasai lalu tidak ada bukti pembelian dikarenakan masih sesama keluarga, menurut hemat kami sebaiknya diurus terlebih dahulu alas hak aset tersebut mulai dari bukti jual belinya dalam bentuk Akta Jual Beli jika terjadi peralihan hak, sampai dengan proses penerbitan sertifikat sehingga menjadi jelas landasan hak dan hukumnya kapan aset tersebut menjadi milik anda secara hukum.

Di mana hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria:

Pendaftaran (tanah) termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Hal tersebut penting dikarenakan jika anda ingin memberikan hibah atau peruntukan dan dinyatakan di hadapan pengadilan, majelis hakim akan melihat alas hak dari aset anda tersebut. Jika anda tidak bisa membuktikan hak keperdataannya tersebut adalah milik anda, maka sulit kiranya majelis hakim mengabulkan permohonan yang diajukan.

Jika sudah diurus bukti kepemilikannya maka aset tersebut menurut hemat kami adalah harta bersama yang didapat setelah perkawinan dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi dua antara pihak janda dan duda.

Lihat juga video 'Tukang Las dengan Gaji Rp 70 Juta':

[Gambas:Video 20detik]



Simak halaman selanjutnya