Bupati Merangin Jambi Batal Beli Mobil Baru, Dana Dialihkan untuk COVID

Ferdi Almunanda - detikNews
Sabtu, 02 Okt 2021 20:54 WIB
Ilustrasi pembelian mobil
Ilustrasi (Dadan Kuswaraharja/detikcom)
Jambi -

Pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati, Sekda, dan Wakil Ketua I DPRD Merangin, Jambi, pada tahun ini sempat ditolak oleh mahasiswa HMI. Mobil dinas itu kini dibatalkan untuk penanganan COVID-19 dan infrastruktur jalan di Merangin.

"Ya begini, anggaran mobil baru itu kan sebenarnya untuk ganti kendaraan mobil Pak Bupati yang sempat kecelakaan. Makanya dianggarkan mobil dinas baru. Nah, untuk katanya ada dua mobil dinas baru yang akan dibeli baik buat Bupati dan Sekda, itu sebenarnya bukan untuk Sekda, tetapi untuk Bupati dan Wakil Bupati. Tahun depan kan ada pemilihan Wakil Bupati, itulah mobnasnya. Karena Wakil Bupati belum ada, makanya seolah dianggarkan untuk saya," kata Sekda Merangin Pajarman saat dihubungi detikcom, Sabtu (2/10/2021).

Pajarman menyampaikan mobnas baru itu sudah sepakat dibatalkan pembeliannya. Anggaran pembelian mobnas baru tersebut akan dialihkan untuk penambahan dana COVID serta menutupi defisit anggaran.

"Biarlah anggaran itu akan dialihkan ke penambahan dana COVID-19 sebagian juga untuk menutupi defisit anggaran tahun ini, karena Pak Bupati mewanti-wanti persoalan defisit anggaran, makanya untuk menutup defisit itu," ujarnya.

Sejauh ini, Bupati akan menggunakan mobil dinas lama untuk setiap kegiatannya sebagai kepala daerah di Merangin. Sementara mobnas Sekda juga yang dibatalkan untuk mobnas Wabup akan dipakai mobil dinas OPD lainnya.

"Kalau nanti mobil dinas Wabup yang katanya untuk Sekda, biar nanti kita usahakan pakai mobil dinas lainnya saja," kata Pajarman.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Merangin, Jambi, menolak perencanaan pengadaan mobil dinas baru yang akan dianggarkan untuk Bupati pada tahun ini. Mahasiswa itu bahkan juga sempat menggelar unjuk rasa demi menolak mobil dinas baru itu.

Perencanaan pembelian mobil dinas baru untuk Bupati, Sekda, dan Wakil Ketua DPRD di sana dinilai tidak etis dalam kondisi pandemi. Dana anggaran itu dinilai mahasiswa lebih baik dialihkan untuk hal lain, seperti penanganan COVID-19 atau anggaran pembangunan infrastruktur yang masih sangat minim dan banyak yang rusak.

Lihat juga video 'Kejari Tanjung Jabung Timur Geledah Kantor KPU Jambi':

[Gambas:Video 20detik]



(lir/lir)