Risma Marah-marah, Wakil Ketua MPR: Bisa dengan Cara Elegan

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Sabtu, 02 Okt 2021 17:49 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini (Risma) yang marah saat melakukan kunjungan rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial tidak sesuai dengan etika pemerintahan dalam Tap MPR Nomor VI Tahun 2001. Menurutnya seorang menteri harus bisa menjadi teladan dalam menjalankan etika kehidupan berbangsa.

"Mensos sudah pernah marah-marah di depan publik, setidaknya kepada pejabat pemerintah di Jember, Bandung, Riau, dan kini Gorontalo. Memang data bansos bermasalah di daerah perlu diperbaiki, tapi tidak dengan marah-marah yang tidak menyelesaikan masalah. Bisa dengan cara yang lebih elegan, apalagi yang harus bertanggung jawab bukan hanya Pemda, melainkan juga Kemensos," kata Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (2/10/2021).

"Mestinya Mensos membimbing dan memberikan teladan terbaik bagaimana menyelesaikan masalah dengan komprehensif, tanpa marah-marah yang malah menambah masalah, dan mengurangi hormat dan marwah," lanjutnya.

Hidayat mengungkapkan permasalahan data bantuan sosial harus diselesaikan. Namun, diperlukan kerja sama yang kondusif. Sebab tanggung jawab ada pada pemerintah daerah (Pemda) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemda menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada Kemensos. Kemudian data tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kemensos untuk selanjutnya ditetapkan oleh menteri serta menjadi tanggung jawab menteri.

Kemensos juga dinilai belum maksimal dalam melakukan verifikasi data Pemda. Ia mencontohkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang menemukan Kemensos menggunakan data lama untuk Bansos pada Rabu (28/7), serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang menemukan data ganda Kemensos sebanyak 99 ribu pada Sabtu (31/7).

"Seharusnya Mensos Risma tidak merasa solusinya adalah dengan marah-marah kepada pejabat Pemda atau pendamping Bansos dalam menerima aduan masyarakat atau pelaksana di daerah. Mensos perlu melakukan koreksi silang karena selain Pemda, Pusdatin Kemensos juga bisa saja melakukan penghapusan data," terangnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini meminta agar Risma memperbaiki cara berkomunikasi dengan tidak mengumbar amarah di depan publik. Dalam TAP MPR 6/2001 bagian Etika Pemerintahan, penyelenggara negara diamanatkan untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan agar tercipta suasana harmonis antar pemangku kepentingan.

Ia mengatakan Mensos seharusnya memiliki keteladanan dan rendah hati sehingga program bisa dilaksanakan dan perbaikan juga bisa dikerjakan. Dengan begitu diharapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai.

"Sikap marah-marah di depan publik justru rawan memperuncing hubungan antara pusat dan daerah. Terbukti, Gubernur Gorontalo misalnya sampai tersinggung dan minta presiden mengevaluasi sikap Mensos. Padahal dalam konteks pendataan fakir miskin, sinergi pusat dan daerah adalah kunci utama menuju data yang lengkap dan tepat, berdaya guna, dan efektif menjauhkan dari penyimpangan termasuk korupsi," pungkasnya.

(prf/ega)