Anggota DPR FPKB Minta Pemerintah Kaji Ulang soal Legalitas Kratom

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Jumat, 01 Okt 2021 10:38 WIB
Wasekjen PKB sekaligus wakil ketua Komisi IV DPR
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Eksistensi tanaman kratom di Indonesia masih menjadi kontroversi. Di Kalimantan Barat, kratom menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kapuas Hulu.

Bahkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat baru saja mengekspor kratom langsung dari Kota Pontianak menuju Belanda, Rabu (29/9). Meski demikian, Badan Narkotika Nasional menyatakan kratom masuk kategori golongan 1 di dalam narkotika.

Merespons hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan meminta pemerintah untuk mendukung ekspor kratom. Menurutnya, hal ini merupakan prestasi para petani kratom dan dapat menguntungkan negara.

"Keberhasilan melakukan ekspor kratom ke Eropa adalah bukti prestasi petani kratom sehingga pemerintah harus membela mereka karena nilai permintaan ekspornya bisa mencapai Rp 50 triliun lebih per tahun, dan kalau ini tidak dilakukan maka yang akan diuntungkan adalah negara Thailand yang anggap kratom sebagai produk yang legal, ujung-ujungnya kratom dilarang di negerinya sendiri tapi melakukan impor produk-produk kesehatannya dari luar, betapa bodohnya kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1/2021).

Terkait hal ini, Daniel mengimbau agar pemerintah mendukung kratom untuk kebutuhan industri farmasi di Indonesia. Dengan demikian, ekspor kratom pun dapat ikut meningkat.

"Jadi, tugas kita ekspor ini agar bisa terus berlanjut dan meningkat, bukan malah dijegal, bahkan dorong industri farmasinya berkembang di Indonesia," tambahnya.

Menyoroti pernyataan BNN, Daniel mengungkapkan hal tersebut tidak didasarkan dengan aturan hukum yang kuat. Bahkan, pada Permenkes Nomor 4 Tahun 2021, kata Daniel, kratom tidak termasuk jenis narkotika.

"Sementara sikap BNN yang memasukkan kratom sebagai jenis narkotika sehingga mau diilegalkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tidak ditemukan kratom dalam jenis narkotika," katanya.

Untuk mengatasi kontroversi ini, Daniel pun meminta pemerintah meneliti lebih lanjut dengan melibatkan lembaga penelitian dan universitas. Pasalnya, kratom merupakan salah satu sumber daya Indonesia yang juga berpotensi bagi ekonomi negara, khususnya di Kalbar.

Ia mengatakan pihaknya juga menyatakan siap untuk memfasilitasi rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas hal ini.

"Jadi kita minta pemerintah segera melakukan penelitian yang mendalam dan final dengan melibatkan LIPI dan para ahli dari berbagai kampus, sehingga kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat," katanya.

"Karena kratom itu termasuk harta Indonesia seperti sarang burung, sehingga memberangus kratom tanpa landasan yang kuat sama saja sedang memberangus harta Indonesia sendiri. Jadi, komisi IV mendorong rakor lintas sektoral antara mentan Menkes, BNN, kepolisian, kejaksaan karantina, bea cukai dan gubernur bisa dilakukan, dan Komisi IV siap memfasilitasi rakor tersebut," pungkasnya.

Simak juga video 'Pro-Kontra Daun Kratom, Komoditas Petani Kapuas Hulu yang Tuai Kontroversi':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)