Tanaman kratom, yang dikategorikan sebagai salah satu jenis narkotika oleh BNN, menuai kontroversi. Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PDIP Charles Honoris meminta pemerintah tidak tergesa-gesa melarang penggunaan tanaman yang berpotensi membawa banyak manfaat.
"Jangan kita tergesa-gesa melarang sesuatu yang berpotensi membawa banyak manfaat tanpa melakukan uji dan kajian secara utuh," ujar Charles kepada wartawan, Rabu (29/9/2021) malam.
Dia mengaku mendukung jika Kemenkes melakukan kajian soal manfaat kratom terhadap kesehatan. Charles mendukung kratom masuk kategori tanaman obat tradisional.
"Sesuai dengan UU No 35/2009 tentang Narkotika, Pasal 6 Ayat (3), wewenang untuk menetapkan narkotika atau bukan itu ada di Kemenkes. Saya mendukung langkah Kemenkes agar kratom dapat dikategorikan sebagai tanaman untuk obat tradisional," ujar Charles.
Menurutnya, hasil penelitian Litbang Kemenkes tidak mengindikasikan kratom sebagai jenis narkotika. Hasil penelitian lain bahkan menyebut tanaman kratom bermanfaat untuk pengobatan.
"Menurut informasi yang kami dapatkan, jurnal-jurnal dan penelitian Litbang Kemenkes sendiri tidak mengindikasikan ini sebagai narkoba. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan tanaman kratom bermanfaat untuk mengobati berbagai kondisi medis," ujarnya.
Charles menilai kratom telah menjadi sumber penghasilan lebih dari 200 ribu orang di Kalimantan Barat. Kratom, katanya, juga telah diekspor ke berbagai negara.
"Ditambah lagi, kratom sudah menjadi tulang punggung ekonomi sekitar 200 ribu orang di Kalimantan Barat dan seluruh produk kratom diekspor ke Amerika dan Eropa. Kratom juga sudah digunakan oleh suku-suku di sana sejak ratusan tahun yang lalu," ujarnya.
Simak juga 'Pro-Kontra Daun Kratom, Komoditas Petani Kapuas Hulu yang Tuai Kontroversi':
