Menteri Tjahjo Minta Perekrutan Eks Pegawai KPK Mengacu UU ASN

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 30 Sep 2021 18:21 WIB
Para menteri dan sejumlah kepala daerah menghadiri Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Tampak hadir seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DIY Sultan HB X dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Presiden dan Wapres menghadiri acara ini secara daring. Salah satu acara ANPK tersebut yakni paparan capaian aksi dalam program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo buka suara perihal rencana Polri menarik 56 pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. Tjahjo menegaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak boleh dilanggar.

"Bagaimana (tentang) undang-undangnya, bagaimana aturannya, dan UU tentang ASN tidak bisa dilanggar. Tentu perlu cek detail di mana nanti tim BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Polri mendalaminya," kata Tjahjo dalam pesan singkat kepada wartawan, seperti dilansir dari Antara, Kamis (30/9/2021).

Terkait formasi yang akan dibuka untuk 56 pegawai KPK yang dipecat itu, Tjahjo mengatakan hal itu menjadi kewenangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Formasi dan lain-lain itu kan kewenangan Kapolri yang merekrut," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Polri berencana menarik 56 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. Hal itu diungkap oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sigit telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana penarikan 56 pegawai KPK tersebut. Dia menjelaskan 56 pegawai KPK itu bakal ditarik menjadi ASN Polri demi memenuhi kebutuhan di Bareskrim Polri. Presiden, kata Sigit, telah memberikan restu untuk perekrutan pegawai nonaktif KPK tersebut ke lingkungan Polri.

"Tanggal 27 (September), kami mendapatkan surat jawaban dari Pak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya, beliau setuju pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," kata Listyo di Papua, Selasa (28/9).

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md dikutip dari akun Twitter miliknya mengatakan kebijakan Presiden Jokowi menyetujui permohonan Kapolri tersebut benar.

"Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar," kata Mahfud.

Dasar persetujuan Presiden tersebut, menurut Mahfud, adalah Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014," ujar Mahfud.

(fas/fjp)