Guru Besar Tata Negara: Ide Kapolri soal Eks Pegawai KPK Sah Secara Aturan

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 30 Sep 2021 16:37 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Foto: Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo (Dok. Mabes Polri)
Jakarta -

Guru Besar bidang Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar), Profesor Asep Warlan Yusuf menyampaikan pendapatnya soal ide Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat 56 eks pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri. Asep berpendapat ide tersebut sah-sah saja secara hukum bila direalisasikan.

"Yang dilakukan Kapolri sekarang ini mau mengangkat mereka sebagai ASN, ya nggak apa-apa. Tidak ada aturan yang dilanggar," kata Asep kepada wartawan, Kamis (30/9/2021).

Asep kemudian menjelaskan, jika nantinya berstatus ASN, maka 56 eks pegawai KPK harus mematuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. "Itu undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014," sambung Asep.

Asep memjelaskan ASN harus patuh kepada pimpinan dan paham konsekuensi ditempatkan di mana saja. Jika tak mematuhi maka akan dianggap indisipliner.

"Dia harus bersedia ditempatkan di mana saja. Kalau direkrut sebagai ASN nantinya ya, ASN itu dalam undang-undang bisa atau bersedia ditempatkan di mana saja. Mau di KPK, mau di Polri, mau di instansi lainnya misalnya gitu. Itu kalau ASN mah wajib menjalankan tugas-tugas itu," jelas Asep.

"Kalau tidak mau namanya pembangkangan, indispliner. (Misalnya) kalau tidak mau ditempatkan di tempat lain oleh pimpinannya. (Jadi ASN) dimutasi, dirotasi, dipromosi, sama saja," ungkap Asep.

Sebelumnya Kapolri mengatakan dirinya telah menyurati Jokowi terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Dalam surat itu, Sigit meminta izin agar diperbolehkan merekrut 56 eks pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Hari Jumat yang lalu, saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di tipikor (tindak pidana korupsi). Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan ada upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain," ujar Sigit kepada wartawan di Papua, Selasa (28/9).

Simak berita lengkapnya di halaman berikutnya.