HNW Apresiasi Pendidikan Islam Terpadu di SMPIT Al-Hikmah Depok

Khoirul Anam - detikNews
Kamis, 30 Sep 2021 17:51 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi SMPIT Al-Hikmah Depok yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan Islam secara terpadu melalui pengajaran ilmu dan adab Islam sekaligus mencintai negara. Menurutnya, Islam mengajarkan para pemeluknya untuk menghadirkan kemaslahatan tertinggi dan kebaikan bagi seluruh manusia.

Hal ini disampaikan HNW dalam acara Parlemen Virtual dengan SMPIT Al-Hikmah Depok untuk belajar tentang demokrasi dan berparlemen. Kegiatan ini dihadiri oleh 300 pelajar dan guru SMPIT Al-Hikmah Depok.

"Islam mengajarkan untuk mencintai bangsa dan negara di mana seseorang berada. Apalagi di Indonesia yang merupakan hasil perjuangan para ulama, ormas Islam, maupun parpol Islam, bersama dengan tokoh nasionalis lainnya. Kita harus memahami bahwa keislaman dan keindonesiaan adalah satu kesatuan. Tidak seperti PKI yang justru berulang kali memusuhi ulama dan berupaya menggulingkan pemerintahan Indonesia yang sah," terang dia dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).

HNW juga mengimbau para pelajar dan generasi milenial mewaspadai bahaya laten PKI. Apalagi, menurut dia, saat ini jejak PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi komunisme tengah dikaburkan oleh sebagian pihak.

"Pemahaman para pelajar dan generasi muda akan bahaya PKI perlu terus diasah dan disegarkan. Termasuk penyimpangan mereka dari ideologi negara dan permusuhan mereka terhadap agama dan umat Islam," papar dia.

Di samping itu, kaum milenial sebagai generasi penerus bangsa juga dinilai perlu mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini penting untuk menguatkan komitmen serta kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, MPR telah memiliki Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang, membubarkan PKI, dan melarang penyebaran ideologi komunisme/Marxisme-Leninisme. Adapun dalam perjalanannya, kata dia, ada yang menuntut agar TAP MPRS tersebut dicabut.

Sebagai Pimpinan MPR, ia mengaku telah menolak dengan tegas wacana pencabutan tersebut, apalagi dengan adanya TAP MPR Nomor 1/2003 yang menegaskan bahwa larangan terhadap PKI dan Komunisme dalam TAP MPRS masih berlaku dan sudah dimasukkan ketentuannya dalam beberapa Undang-Undang, seperti UU Nomor 27/1999 Terkait Kejahatan terhadap Keamanan Negara, UU Pertahanan Negara (UU 23/2019) dan UU Ormas (UU 16/2017).

HNW turut mengedukasi para pelajar terkait sistem parlemen di Indonesia pasca reformasi dan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Ia menjelaskan, dalam alam demokrasi, Anggota DPR menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, serta disumpah untuk memperjuangkan suara dan aspirasi masyarakat.

"Pelajar harus perkuat kecintaan, wawasan dan rasa kepemilikan terhadap bangsa dan negara. Sesuai minat ilmiah dan kapasitasnya. Agar bisa ikut mencegah hadirnya kembali ideologi yang mengancam negara, bangsa, dan umat. Seperti ideologi komunisme, dan separatisme. Juga lahirnya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan tidak berkeadilan. Tentu semua itu harus dilakukan dengan cara yang baik, profesional dan konstitusional sebagaimana dicontohkan oleh para pejuang, ulama dan bapak-bapak bangsa yang lain," pungkasnya.

(prf/ega)