Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (Pusako Unand) Feri Amsari mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di institusi Polri, akan semakin kuat bila 56 eks pegawai KPK bergabung. Feri mengatakan langkah Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengejutkan, namun menarik.
Feri awalnya menyebut tawaran Sigit mengejutkan karena pada dasarnya polemik terjadi karena adanya kebijakan alih golongan menjadi aparatur sipil negara di KPK. Namun saat ini, 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK dan tak dilantik menjadi ASN, malah mendapatkan tawaran menjadi ASN Polri.
"Menurutku ini ya pilihan alternatif yang mengejutkan ya. Padahal alih status itu kan akan pindah tetap di KPK dengan status yang berbeda. Jadi bukan alih institusi kan. Tetapi jika disimak sikap dari pimpinan KPK dan keengganan mematuhi undang-undang dan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI," kata Feri saat dihubungi, Kamis (30/9/2021).
Feri kemudian mengungkit lagi pernyataan Sigit soal Polri yang kini juga menjalankan tugas tambahan seperti menjaga dana bantuan sosial (bansos), COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dengan masuknya 56 eks pegawai KPK, lanjut dia, tentu akan memperkuat pemberantasan korupsi oleh Polri.
"Langkah yang ditempuh oleh Kapolri walaupun mengejutkan, memang menarik. Karena Kapolri dalam pidatonya akan memerintahkan membentuk tim khusus yang akan fokus pada 3 hal: dana bansos, dana COVID dan PEN (pemulihan ekonomi nasional)," ujar Feri.
"Itu tentu akan menarik kalau kinerja kepolisian dibantu 56 pegawai KPK, untuk khusus 3 hal tersebut. Dan bagi saya bukan tidak mungkin ini akan memperkuat kepolisian sekaligus pemberantasan korupsi," sambung dia.
Simak penjelasan Kapolri soal rencana merekrut 56 eks pegawai KPK yang tak lolos TWK di halaman berikutnya.
