SMAN 4 Manado Jawab Tudingan Pungli ke Siswa Modus Sumbangan Sekolah

Trisno Mais - detikNews
Kamis, 30 Sep 2021 14:55 WIB
Kartu sumbangan sekolah yang diduga pungli ke siswa SMAN 4 Manado. (dok. Istimewa)
Kartu sumbangan sekolah yang diduga pungli ke siswa SMAN 4 Manado. (dok. Istimewa)
Manado -

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Manado, Sulawesi Utara (Sulut), menjawab tudingan melakukan pungutan liar (pungli) kepada para siswa dengan modus sumbangan biaya operasional sekolah. Kepala SMAN 4 Manado Lilie Noula Wuisan menegaskan pihaknya memiliki payung hukum untuk meminta sumbangan ke siswa.

"Kita ndak (tidak) menutup berita bahwa semua SMA Negeri di Manado melaksanakan hal yang sama. Karena torang (kami) ada payung hukumnya PP Nomor 75, kemudian Pergub yang baru terbit Nomor 20 Tahun 2021," kata Lilie kepada detikcom, Kamis (14/9/2021).

Lilie menambahkan bukan tanpa alasan dana sumbangan pendidikan dipungut kepada orang tua siswa. Selain karena untuk operasional yang tidak didanai BOS, keputusan tersebut telah diputuskan bersama dengan orang tua siswa.

"Cuma saya mau luruskan, torang (kami) di sekolah ada buat rencana anggaran pendapatan (RAP) belanja sekolah. RAP itu, ada pendanaan bos, ada RAP pendanaan sumbangan pendidikan. Pendanaan bos ini dia jelas, karena ada juknisnya ada item-item penggunaannya," jelasnya.

Sumbangan pendidikan diambil berdasarkan komite sekolah. Menurut Lilie, komite menyampaikan dalam rapat guru tentang kebutuhan sekolah yang tidak bisa dibayar dengan dana BOS atau tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) BOS tetapi dilaksanakan pembiayaan-pembiayaan demi operasional sekolah.

"Saya beri contoh, di sekolah sini 4 tahun terakhir sekitar 18 guru yang pensiun. Kemudian kalau dia pensiun tidak ada guru pegawai negeri sipil (PNS) yang digantikan. Tenaga harian lepas (THL) itu tidak mencukupi, bahkan berapa tahun ini THL tidak diberikan atau tidak ada. Maka yang pasti kita (sekolah) harus menyiapkan guru honor, kami mesti cari," kata dia.

Lilie juga menjelaskan guru honor yang tidak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) tidak bisa digaji menggunakan dana BOS. Kebijakan ini menurutnya berlaku sejak 31 Desember 2019.

"Sehingga itu yang sampaikan ke orang tua, kemudian orang tua merespon itu dengan memberikan sumbangan pendidikan. Karena setiap bulan kita harus melunasi guru honor yang sudah mengajar dan tidak didanai di BOS. Makanya kita masukan itu di dalam RAP sumbangan pendidikan," jelasnya.

Selain sumbangan untuk guru honorer yang tidak memiliki NUPTK, sumbangan dari siswa dipakai untuk biaya kebersihan sekolah yang juga tidak didanai oleh BOS.

"Contoh lain sekolah kami banyak sekali pohon, sehingga walaupun ndak (tidak) ada siswa ke sekolah karena pandemi. Namun sampah daun banyak, maka itu harus diangkut. Nah pengangkutan itu tidak boleh menggunakan dana BOS. Sesuai juknis. Maka itulah dikelola dengan sumbangan pendidikan," paparnya.

"Nah sumbangan pendidikan ini, kepala sekolah telah menyampaikan kepada orang tua setiap rapat. Maka orang tua merespons itu semua bahwa mereka akan membantu sekolah," lanjutnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.