.webp)
Alasan Jokowi Tak Keluarkan Perppu
Mahfud juga mengungkap alasan Jokowi enggan mengeluarkan Perppu KPK. Dia mengatakan Jokowi tak membuat Perppu meski didesak berbagai pihak.
"Masih ingat kan Presiden mengundang 22 tokoh, saya ada di situ, minta kepada Presiden agar dikeluarkan Perppu agar kembali ke UU (KPK) yang lama. Ramai pada saat itu, DPR sendiri kalau Presiden mengeluarkan Perppu, kami tolak, kalau Perppu ditolak kan nggak berlaku Perppu itu," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud mengatakan Jokowi tidak mengeluarkan Perppu karena DPR mengancam akan membatalkan Perppu itu. Ancaman itu, kata Mahfud, bisa dikonfirmasi kepada anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani.
"Gini deh, taroknya KPK lama itu habis masa tugasnya 19 Desember, misalnya Presiden mengeluarkan Perppu pada bulan September dengan berpedoman pada yang lama. Tiba-tiba Perppu ini pada bulan Oktober dibatalkan oleh DPR kan kalau kita sudah memproyeksikan kerja yang baru sementara DPR menolak dengan cara-cara kerja yang baru berdasarkan Perppu itu," kata dia.
"Itulah sebabnya lalu Perppu itu tidak dikeluarkan karena sudah diancam akan ditolak oleh DPR. Saya kira konfirmasi ini diberikan oleh Pak Arsul Sani yang sekarang Wakil Ketua MPR, itu katanya memang kami yang dulu menolak Perppu katanya, ketika Presiden konsultasi mau mengeluarkan kami ancam kalau dikeluarkan kami tolak, dan kalau ditolak sebuah Perppu yang sudah terlanjur berjalan itu kan kacau, jadi itu persoalan tarik menarik politik saja," jelasnya.
Apakah perubahan UU KPK ini menjamin kemandirian KPK? Mahfud pun memberikan penjelasan.
"Kalau UU-nya masih sama ya bahwa dia lembaga mandiri, independen bukan bagian dari pemerintah. Tapi bahwa kemudian orang-orangnya lahir dari kompromi politik, yang milih kan DPR tuh, sejak dulu sih, mulai dari yang pertama," sebut Mahfud.
