Wakil Ketua DPD Dorong Pemerintah Kembangkan Intensifikasi Sawit

Khoirul Anam - detikNews
Rabu, 29 Sep 2021 23:39 WIB
Pekerja membongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke atas truk di Mamuju Tengah , Sulawesi Barat, Rabu (11/08/2021). Harga TBS kelapa sawit tingkat petani sejak sebulan terakhir mengalami kenaikan harga dari Rp1.970 per kilogram naik menjadi Rp2.180  per kilogram disebabkan meningkatnya permintaan pasar sementara ketersediaan TBS kelapa sawit berkurang. ANTARA FOTO/ Akbar Tado/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/AKBAR TADO
Jakarta -

Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin mendorong pemerintah untuk mengubah paradigma dan orientasi pengembangan komoditas sawit. Ia mengatakan, perubahan itu menuju agenda intensifikasi perkebunan kelapa sawit.

"Harus kita akui bahwa sawit merupakan komoditas perkebunan penting dalam menjaga tren pertumbuhan ekonomi nasional. Kita patut bersyukur selama krisis pandemi, sawit menjadi salah satu penyelamat bagi daya tahan ekonomi. Sawit berkontribusi 3.5% bagi PDB nasional, dengan market share global sebesar 55%," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).

Menurutnya, ini angka yang fantastis untuk komoditas andalan. Hal ini didukung dengan luasan perkebunan sawit Indonesia menjadi salah satu yang terluas di dunia.

"Namun sayangnya secara produktivitas, sawit kita masih belum begitu kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan," kata dia.

Ia menjelaskan, dalam lima tahun terakhir produktivitas kelapa sawit hampir dua kali lebih rendah dibandingkan Malaysia. Namun, menurutnya, hal ini tidak berkaitan dengan moratorium perluasan perkebunan sawit, melainkan input dan introduksi teknologi on farm.

Oleh karena itu, kata dia, industri sawit harus dikembang dengan pendekatan sains dan teknologi yang memadai. Sehingga tidak membutuhkan investasi lahan secara luas sebab lahan industri sawit sering dibuka dengan mekanisme yang mengganggu keseimbangan ekologi.

"Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam mengendalikan ekstensifikasi sawit melalui moratorium perkebunan sawit selama ini yang berkorelasi langsung terhadap penurunan angka kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Sumatera," kata dia.

"Kami berharap upaya pemerintah dalam pengembangan produktivitas sawit selalu disesuaikan dengan prinsip Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Dengan demikian CPO Indonesia lebih bisa diterima oleh pasar Eropa," lanjutnya.

Ia mengatakan, ini momentum yang tepat bagi pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melakukan pendekatan intensifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas sawit. Hal ini dapat dilakukan dengan rejuvenasi sawit serta peningkatan SDM petani sawit.

"Kami minta BPDPKS untuk mengalokasikan anggaran pemulihan sawit secara proporsional ke daerah-daerah penghasil sawit. Begitu juga dengan sana bagi hasil Sawit yang sampai sejauh ini belum di-share oleh kementrian terkait kepada daerah," pungkasnya.

(prf/ega)