Surpres yang Diserahkan Mensesneg ke Ketua DPR soal RUU Ibu Kota Negara

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 29 Sep 2021 16:53 WIB
Ketua DPR Puan Maharani menerima surpres tentang RUU IKN dari Mensesneg Pratikno dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021),
Ketua DPR Puan Maharani menerima surpres tentang RUU IKN dari Mensesneg Pratikno dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau surpres yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani bukan berisi nama calon Panglima TNI. Mensesneg menyerahkan Surpres tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Penyerahan surpres dilakukan siang tadi oleh Mensesneg bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Puan memastikan akan segera menindaklanjuti Surpres RUU IKN tersebut.

"Pada kesempatan ini, kami pimpinan DPR, saya beserta Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), menerima Pak Mensesneg dan Kepala Bappenas yang membawa surpres dari pemerintah terkait Ibu Kota Negara," kata Puan saat konferensi pers seusai penyerahan surpres.

"Kami di DPR RI tentu saja akan melaksanakan proses tersebut melalui mekanisme yang ada, pada waktu yang akan kami sepakati dalam rapim. Namun tentu saja dari hari ini," lanjutnya.

Puan berharap pemerintah bisa menyosialisasikan secara komprehensif ke publik mengenai rencana pemindahan ibu kota negara. Puan juga meminta pemerintah menjelaskan secara detail ke publik mekanisme pembiayaan pemindahan ibu kota negara.

"Tentu saja pemerintah harus bisa menyosialisasikan ke publik secara komprehensif perlunya pemindahan Ibu Kota Negara dari sisi ekonomi, sosial, efektivitas pemerintahan, termasuk menyosialisasikan tahapan-tahapannya dan skema pembiayaannya," sebutnya.

Lebih lanjut Puan meminta pemerintah merancang peraturan turunan dari RUU IKN yang diajukan ke DPR hari ini. Tak hanya itu, dia juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan struktur kepemimpinan dan organisasi di ibu kota negara yang baru.

Puan menyebut aset milik negara yang bernilai ribuan triliun juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintah juga diminta memikirkan soal pemindahan lembaga negara asing hingga lembaga negara lainnya ke ibu kota negara baru.

"Juga bagaimana kita memperhatikan tata ruang dan lingkungan hidup di kawasan IKN. Tentu saja hal itu semuanya sudah menjadi pertimbangan. Hanya karena ini adalah keinginan yang harus kita laksanakan secara bergotong-royong, bersama-sama, tentu hal itu harus menjadi satu hal, menjadi titik fokus dari pemerintah dalam melaksanakan rencana adanya pemindahan ibu kota negara," tuturnya.

RUU IKN yang diserahkan ke DPR berisi sekitar 30 pasal. Baca di halaman berikutnya.