Kantor KPK Darurat Kirim 1.505 Surat ke Jokowi soal Pemberhentian 56 Pegawai

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 29 Sep 2021 16:41 WIB
Sejumlah aktivis mendirikan kantor KPK Darurat yang berfokus memberikan advokasi kepada 56 pegawai KPK yang diberhentikan. Begini suasananya.
Surat untuk Presiden dari Kantor KPK Darurat (Rengga Sencaya/detikcom)
Jakarta -

Kantor darurat pemberantasan korupsi telah mengirimkan 1.505 surat terkait pemberhentian 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu di antaranya 917 surat secara daring dan 587 surat melalui kantor darurat.

"Perwakilan masyarakat pendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi mengantarkan 1.505 surat untuk Presiden ke Sekretariat Negara. Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi menerima surat-surat ini sejak hari pertama pembukaan, 15 September 2021," kata perwakilan kantor darurat dari LBH Jakarta, Arief Maulana, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).

"Sebanyak 1.505 surat ini terdiri dari 917 surat yang disampaikan secara daring dan 588 surat disampaikan melalui Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi. Baik dengan datang langsung maupun melalui jasa pengiriman," sambungnya.

Arief mengatakan, selain itu, pihaknya telah membuat petisi yang telah ditandatangani 70.503 orang. Dia menyebut surat-surat itu berasal dari Bandung hingga Jambi, yang terdiri atas mahasiswa hingga ojek online.

"Masyarakat yang berkirim surat berasal dari seluruh Indonesia, selain dari Jakarta antara lain Bandung, Yogyakarta, Bogor, Karawang, Padang, Banten, Tenggarong, Bengkulu, dan Jambi," ujarnya.

"Latar belakang para pengirim surat pun beragam, yakni buruh, pelajar, mahasiswa, peneliti, mantan Komisioner KPK, guru besar, dosen, pegawai bank, pengemudi ojek online, pengamen ondel-ondel, pengamanan gedung, korban korupsi bansos, hingga pedagang minuman keliling," tambahnya.

Arief menjelaskan bahwa surat-surat itu berisikan soal pesan permintaan untuk membatalkan pemberhentian para pegawai KPK. Selain itu, terdapat pesan terhadap Jokowi agar lebih memerhatikan rakyatnya.

"Pesan untuk Presiden dalam surat-surat ini beragam. Satu pesan umum yang ada di setiap surat adalah permintaan pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK yang disebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Pesan lain adalah meminta perhatian Presiden Joko Widodo terhadap rakyat. Salah satunya adalah yang menyebut bahwa masa pandemi sudah sangat sulit untuk rakyat," katanya.

"Kami hidup di masa pandemi sudah sangat sulit, Pak, masa maling yang malah didukung dengan pelemahan KPK," tulis seorang warga bernama Seva dalam suratnya.

Lihat Video: Dasar Aturan Jokowi Setujui 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri

[Gambas:Video 20detik]