Kejutan bagi Novel Baswedan dkk di Detik Akhir Pengabdian di KPK

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 29 Sep 2021 10:19 WIB
Jakarta -

Penuh drama dalam perjuangan para pemberantas korupsi di KPK. Di detik-detik akhir pengabdian di lembaga antikorupsi itu, Novel Baswedan dkk mendapat tawaran tak terduga.

Semua bermula dari tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bentuk asesmen bagi para pegawai KPK beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pengalihan status kepegawaian itu merupakan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, aturan yang direvisi dan menjadi polemik berkepanjangan.

Singkat cerita, ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk dialihkan statusnya sebagai ASN, di antaranya penyidik senior Novel Baswedan. Publik tentu bertanya-tanya karena rekam jejak Novel Baswedan moncer sebagai pemberantas korupsi.

Selain Novel Baswedan, ada sejumlah nama lain yang selama ini berprestasi dalam memerangi koruptor, seperti Harun Alrasyid, yang dikenal sebagai raja OTT atau operasi tangkap tangan. Tentulah hasil TWK itu memunculkan tanda tanya besar.

Namun Ketua KPK Firli Bahuri berulang kali menegaskan proses TWK tidak bermasalah. Firli juga memberikan kepastian bahwa TWK bukanlah sebagai alat untuk membidik siapa pun di KPK untuk disingkirkan.

Tak percaya begitu saja, Novel Baswedan dkk memilih jalur pelaporan ke Ombudsman RI hingga Komnas HAM. Gayung bersambut saat Ombudsman RI membeberkan adanya maladministrasi dalam proses TWK.

Ada tiga poin yang disorot Ombudsman RI, yaitu berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Lalu pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN dan pada tahap penetapan hasil asesmen TWK.

Temuan itu diteruskan Ombudsman ke pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). KPK diminta mengangkat 75 pegawai itu menjadi ASN, tapi KPK bergeming.

Hal serupa dibeberkan Komnas HAM, yang menyebutkan adanya 11 pelanggaran hak asasi pada proses TWK. Namun lagi-lagi KPK berpaling muka sembari memilih menunggu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN saat ini juga sedang dan masih menjadi objek pemeriksaan di MA dan MK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pada 16 Agustus 2021.

"Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas hukum, sepatutnya kita juga menunggu hasil pemeriksaan tersebut. Untuk menguji apakah dasar hukum dan pelaksanaan alih status ini telah sesuai sebagaimana mestinya atau belum," imbuhnya.